Dukung Program Strategis Pemerintah, KSPSI Dorong Penguatan Pengawasan Hingga Level Bawah

Wonosari, (pidjar.com) – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mendukung sejumlah program strategis pemerintah yang tengah berjalan, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat. Meski demikian, pelaksanaan berbagai program tersebut dinilai perlu dievaluasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.

Ketua KSPSI Gunungkidul, Budiyono, menilai program-program strategis pemerintah pada dasarnya memiliki tujuan yang baik. Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sejumlah program juga berpotensi membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran, khususnya di tingkat bawah.

Salah satu contohnya adalah program MBG yang dinilai mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah cukup besar. Dalam operasional satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tenaga kerja yang dibutuhkan bisa mencapai puluhan hingga ratusan orang, tergantung skala operasionalnya. Kesempatan kerja tersebut juga terbuka bagi ibu rumah tangga maupun masyarakat yang sebelumnya belum memiliki pekerjaan.

“Program bagus dapat mengurangi pengangguran di tingkat bawah. Hanya saja ya perlu evaluasi agar jalannya optimal, dari atas ke bawah sesuai, tidak terlalu banyak potongan sehingga hasil akhir apa yang diberikan ke penerima manfaat tidak sesuai,” ucap Budiyono.

Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai tujuan awal. Pengawasan tidak cukup hanya dilakukan melalui laporan administratif, tetapi juga harus menyentuh kondisi nyata di lapangan. Dengan demikian, kualitas layanan dan pemenuhan hak penerima manfaat tetap terjaga.

Selain persoalan pelaksanaan program, KSPSI juga menyoroti perlindungan terhadap pekerja yang terlibat dalam operasional SPPG. Budiyono menyebut, perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan perlu menjadi perhatian serius agar para pekerja mendapatkan jaminan yang memadai.

Ia menilai, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja di sejumlah SPPG yang pernah dipantau masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, perlindungan yang tersedia baru mencakup jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, sedangkan jaminan hari tua belum terakomodasi.

“Waktu itu kami pernah cek ke beberapa SPPG ya memang jaminan perlindungan kesehatan dan keselamatan sudah ada tapi perlu ditambah lagi. Saat ini hanya dua poin, seolah hanya untuk meloloskan secara administrasi, pekerja harus benar-benar dilindungi dan diperhatikan,” tandasnya.

Budiyono menegaskan, perlindungan pekerja semestinya tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan persyaratan administrasi. Jaminan sosial yang memadai, termasuk jaminan hari tua, penting untuk memberikan rasa aman sekaligus memastikan kesejahteraan pekerja dalam jangka panjang.

Catatan lain yakni terhadap program Koperasi Desa Merah Putih. Di Kabupaten Gunungkidul, puluhan koperasi disebut telah berdiri dan mendapatkan armada operasional. Namun, hingga saat ini, sejumlah koperasi tersebut dinilai belum menunjukkan perkembangan operasional yang jelas sehingga kebermanfaatannya bagi masyarakat perlu dikaji kembali.

KSPSI mengingatkan agar keberadaan koperasi tidak justru menimbulkan persaingan yang merugikan pelaku usaha kecil, khususnya warung-warung milik masyarakat yang selama ini menjadi sumber penghidupan keluarga. Program yang dirancang untuk memperkuat ekonomi desa seharusnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara bersama-sama.

“Kebermanfaatan program harus dipertimbangkan lagi. Apalagi program Kopdes ini kan juga memangkas dana transfer ke desa (dana desa) dari yang per tahun lebih dari Rp1 miliar sekarang hanya tinggal Rp300 jutaan, pembangunan di tingkat desa terkalahkan,” tegasnya.

Menurutnya, implementasi program Koperasi Desa Merah Putih perlu memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat dan kemampuan pemerintah kalurahan dalam menjalankan pembangunan. Jangan sampai program baru justru mengurangi ruang gerak pembangunan di tingkat desa tanpa memberikan dampak ekonomi yang sebanding bagi warga.

Lebih lanjut, Budiyono mengatakan KSPSI pada prinsipnya mendukung berbagai program prioritas pemerintah. Namun, dukungan tersebut perlu diiringi pengawasan dan evaluasi secara menyeluruh agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Ia menilai, potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program harus diantisipasi sejak awal. Pengawasan juga perlu dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat pusat hingga pelaksana di daerah, dengan melibatkan pemantauan langsung terhadap kondisi masyarakat sebagai penerima manfaat.

“Jangan sampai jalannya program prioritas yang memiliki cita-cita baik tapi justru terlalu banyak penyimpangan (permainan) di tengah jalan, sehingga output-nya tidak sesuai,” sambung Budi.

KSPSI berharap pemerintah tidak hanya berorientasi pada keberhasilan menjalankan program secara administratif, tetapi juga memastikan hasil akhirnya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, membuka lapangan kerja yang layak, melindungi pekerja, serta memperkuat perekonomian desa tanpa mengorbankan usaha kecil yang telah tumbuh lebih dahulu.

“Jangan banyak yang dikorupsi sementara yang diterima rakyat hanya sisa-sisanya” tutupnya.