Mentan Amran Soroti Ketimpangan Harga Ayam dan Telur, Dugaan Mafia Pangan Bakal Diusut

Semanu,(pidjar.com)– Menteri Pertanian Republik Indonesia, Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, menyoroti ketimpangan harga ayam dan telur yang dinilai merugikan peternak sekaligus membebani konsumen. Pemerintah berencana memperketat pengawasan rantai distribusi pangan dari tingkat produsen hingga konsumen, termasuk menelusuri ada tidaknya dugaan permainan harga oleh oknum tertentu.

Persoalan tersebut disampaikan Andi Amran saat melakukan kunjungan kerja ke PT Widodo Makmur Unggas (WMU) di Padukuhan Tonggor, Kalurahan Pacarejo, Kapanewon Semanu, Gunungkidul pada Kamis, (15/10/2026). Dalam kegiatan tersebut, ia didampingi Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. drh. Agung Suganda, M.Si, beserta jajaran kementerian.

Mentan Andi Amran menjelaskan, saat ini terdapat anomali dalam tata niaga ayam dan telur. Harga di tingkat produsen mengalami penurunan hingga berada di bawah harga yang diharapkan, sedangkan harga yang dibayar masyarakat justru relatif tinggi.

Berdasarkan hasil pemantauan dan laporan yang diterima, harga telur di tingkat peternak berada di kisaran Rp21.000 per kilogram. Namun, ketika sampai di tangan konsumen, harganya mencapai Rp36.000 per kilogram. Sementara itu, harga ayam di tingkat konsumen dilaporkan menembus Rp45.000 per kilogram, melampaui HET yang disebut berada di bawah Rp40.000 per kilogram.

“Produsen dan konsumen sama-sama berteriak. Ada kesenjangan harga yang cukup tinggi dan ini tidak sehat,” ungkapnya.

Menurut Andi Amran, perbedaan harga yang terlalu lebar tersebut perlu ditelusuri untuk mengetahui penyebab sebenarnya. Ia tidak menutup kemungkinan adanya praktik permainan harga dalam rantai distribusi pangan.

“Artinya ada middleman yang tidak sehat. Untuk itu kami telah bersurat ke Kapolri untuk dapat ditindak lanjuti,” jelasnya.

Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, Kementerian Pertanian telah berkoordinasi dengan Kapolri. Langkah ini diharapkan dapat membantu mengungkap penyebab ketimpangan harga sekaligus menindak pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Andi Amran menegaskan, persoalan ketimpangan harga tidak hanya ditemukan pada komoditas ayam dan telur. Sejumlah kebutuhan pokok lain, termasuk beras dan minyak, juga menjadi perhatian pemerintah karena adanya perbedaan antara harga yang seharusnya dengan harga yang ditemukan di lapangan.

Ia mencontohkan beras fortifikasi yang menurutnya semestinya dijual sekitar Rp17.000 per kilogram. Namun, berdasarkan laporan yang diterima, harga di pasaran justru berkisar Rp30.000 hingga Rp56.000 per kilogram.

Kondisi tersebut dinilai tidak wajar, terlebih pemerintah telah memberikan dukungan dan subsidi untuk membantu sektor pertanian serta peternakan. Karena itu, pengawasan terhadap distribusi dan pembentukan harga dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh.

Kementerian Pertanian akan melakukan pemeriksaan dari hulu hingga hilir untuk memetakan persoalan yang terjadi. Satuan tugas juga diminta turun langsung ke lapangan guna memeriksa kondisi distribusi dan harga secara terperinci.

Hasil pemeriksaan tersebut nantinya menjadi bahan evaluasi dalam menentukan kebijakan pemerintah. Andi Amran menegaskan, tidak boleh ada pihak yang mengambil keuntungan dengan cara mempermainkan harga kebutuhan pokok.

“Jangan ada yang nakal dan mempermainkan harga bahan pokok. Kami akan perbaiki. Antara produsen dan konsumen tidak boleh ada yang tersakiti,” tegasnya.

Selain mengendalikan harga di tingkat konsumen, pemerintah juga berupaya menjaga keberlangsungan usaha peternak. Andi Amran menyebut jumlah peternak di Indonesia mencapai sekitar 4,8 juta orang sehingga perlindungan terhadap sektor tersebut menjadi hal penting.

Salah satu upaya yang didorong ialah mengoptimalkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mendukung penyerapan telur dari peternak. Ia mengaku telah berkomunikasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mematuhi arahan pembelian telur dengan harga Rp26.500 per kilogram.

“Saya sudah koordinasi dengan Kepala BGN agar SPPG membeli telur diharga Rp 26.500. SE juga sudah diterbitkan oleh kepala BGN tapi ya memang masih ada yang tidak patuh, tetap membeli diharga Rp 21.000,” jelasnya.

Di sisi lain, pengawasan terhadap penerapan harga eceran tertinggi (HET) juga akan diperketat. Andi Amran menyebut HET telur sebesar Rp30.000 per kilogram dan ayam Rp40.000 per kilogram sebagai acuan yang harus diawasi agar tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu.

Menurutnya, pengendalian harga harus memperhatikan kepentingan seluruh pihak. Peternak membutuhkan harga jual yang layak untuk menjaga keberlangsungan usaha, sedangkan masyarakat berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang wajar.

Ia juga mengungkapkan, berdasarkan hasil rapat bersama Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu lalu, telur, ayam, beras, dan cabai termasuk komoditas yang turut memengaruhi inflasi.

“Yang menyebabkan inflasi itu ya itu tadi, harus ditangani,” tutup Mentan.