Pemkab Gunungkidul Tambah Anggaran Rp5,5 Miliar untuk Jaminan Kesehatan

Wonosari, (pidjar.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul menambah anggaran untuk program jaminan kesehatan masyarakat melalui BPJS Kesehatan sebesar Rp5,5 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026. Tambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk mengakomodasi masyarakat yang kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sebelumnya dinonaktifkan.

Kepala Bidang Fakir Miskin, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Gunungkidul, Suyono, mengatakan pada APBD Perubahan 2026, alokasi anggaran untuk BPJS yang ditanggung oleh Pemkab Gunungkidul ditambah sebesar Rp5,5 miliar. Adapun penambahan anggaran ini diproyeksikan untuk mengcover sekitar 40 ribu peserta yang terdampak penonaktifan PBI JK.

“Untuk mengcover penonaktifan PBI JK. Jumlahnya sekitar 40 ribuan,” ungkap Suyono saat dikonfirmasi.

Ia menjelaskan, kondisi cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Gunungkidul saat ini sebenarnya sudah cukup tinggi. Secara keseluruhan, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Bumi Handayani telah mencapai 98,90 persen. Sementara itu, tingkat keaktifan peserta tercatat sebesar 92 persen.

Dengan adanya tambahan anggaran tersebut, pemerintah daerah berupaya memastikan masyarakat yang sebelumnya kehilangan jaminan kesehatan akibat penonaktifan PBI JK tetap bisa mendapatkan akses layanan kesehatan melalui skema pembiayaan APBD.

“Jadi total ada 102 ribu jiwa yang akan tercover BPJS yang dibiayai oleh Pemkab Gunungkidul,” jelasnya. 

Lebih lanjut, Suyono menyebutkan bahwa hingga saat ini proses pengusulan reaktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan di Gunungkidul masih berjalan. Namun, jumlah pengajuan yang masuk tidak terlalu banyak.

“Ya tidak banyak. Masih aman, tidak ada penumpukan di MPP,” jelasnya.