131 Sekolah di Gunungkidul Dapat Program Revitalisasi

Wonosari,(pidjar.com)— Sebanyak 131 sekolah di Kabupaten Gunungkidul mendapat program revitalisasi dari Pemerintah Pusat pada 2026. Program tersebut menyasar satuan pendidikan mulai jenjang PAUD hingga SMP, dengan jenis perbaikan disesuaikan kondisi masing-masing sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, Nunuk Setyowati, mengatakan jumlah tersebut merupakan bagian dari usulan revitalisasi yang sebelumnya disampaikan Pemkab Gunungkidul kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Pada awal 2026, Dinas Pendidikan Gunungkidul mengusulkan sebanyak 676 sekolah untuk mendapatkan program revitalisasi. Usulan itu terdiri atas 236 TK, 82 SMP, dan 358 SD.

Dari jumlah tersebut, pemerintah pusat kemudian menyetujui 131 sekolah untuk mendapatkan program revitalisasi pada tahun ini.

“Yang disetujui oleh Pemerintah Pusat ada sebanyak 131. Untuk SD totalnya ada 42, lainnya dialokasikan ke PAUD dan SMP,” kata Nunuk.

Nunuk menjelaskan, bentuk revitalisasi yang diberikan tidak seragam. Pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan serta tingkat kerusakan yang tercatat pada masing-masing satuan pendidikan.

Perbaikan dapat mencakup sarana dan prasarana maupun bagian bangunan sekolah, seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium hingga ruang UKS.

Menurut Nunuk, sekolah mengajukan kebutuhan perbaikan berdasarkan kondisi yang mereka laporkan melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

“Yang diajukan adalah sekolah yang mengalami kerusakan, baik sarpras maupun bangunannya. Jadi sesuai dengan Dapodik yang diisi sekolah. Misalnya yang rusak ruang UKS, ya itu yang diperbaiki,” jelasnya.

Dengan mekanisme tersebut, bentuk pekerjaan di setiap sekolah bisa berbeda-beda. Sekolah yang memiliki kerusakan pada ruang tertentu akan mendapatkan penanganan sesuai bagian yang membutuhkan perbaikan.

Seluruh pekerjaan revitalisasi tersebut ditargetkan dapat diselesaikan pada tahun 2026.

Lebih lanjut, Nunuk mengatakan, pelaksanaan revitalisasi sekolah dilakukan dengan sistem swakelola. Pengelolaan program berada langsung di masing-masing sekolah penerima.

Sekolah menjadi pihak yang mengampu pelaksanaan kegiatan revitalisasi sesuai ketentuan program yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

“Program revitalisasi merupakan program swakelola yang langsung diampu oleh sekolah masing-masing,” ujarnya.

Sementara itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan teknis program revitalisasi tersebut.

“Dinas tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program revitalisasi,” kata Nunuk.

Dengan adanya program tersebut, pemerintah daerah berharap sejumlah kebutuhan perbaikan fasilitas pendidikan yang selama ini menjadi perhatian dapat tertangani secara bertahap. Namun, jumlah sekolah yang memperoleh revitalisasi tahun ini masih jauh di bawah total usulan yang diajukan Pemkab Gunungkidul.