Connect with us

Uncategorized

14 PK Golkar Gunungkidul Beri Tenggat 7 Hari ke DPD DIY, Siap Bawa Konflik ke DPP

Diterbitkan

pada

Wonosari, (pidjar.com) – Konflik internal Partai Golkar di Kabupaten Gunungkidul memasuki babak baru. Sebanyak 14 pengurus Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar Gunungkidul melayangkan somasi kepada DPD Partai Golkar DIY terkait penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) pimpinan kecamatan di seluruh wilayah Gunungkidul.

Dalam somasi tersebut, para pengurus PK memberikan tenggat waktu selama tujuh hari kerja kepada Ketua DPD Partai Golkar DIY untuk memberikan jawaban dan klarifikasi tertulis. Jika tidak mendapat tanggapan atau penyelesaian yang dianggap memadai, mereka mengancam membawa persoalan tersebut ke tingkat DPP Partai Golkar hingga Mahkamah Partai.

Ketua PK Golkar Ponjong, Supriyono, mengatakan somasi itu dilayangkan sebagai bentuk keberatan atas terbitnya Surat Perintah Nomor Sprint.007/GOLKAR DIY/XI/2026 tertanggal 2 November 2026.
Surat tersebut memerintahkan DPD Partai Golkar Kabupaten Gunungkidul untuk melakukan pengangkatan dan penetapan Plt Pimpinan Kecamatan atau Kapanewon se-Gunungkidul.

“Atas dasar itu kami meminta Ketua DPD Partai Golkar DIY memberikan penjelasan tertulis mengenai dasar hukum, alasan organisasi, serta mekanisme persetujuan yang digunakan dalam penerbitan surat perintah tersebut,” kata Supriyono, Senin (16/11/2026).

Menurut Supriyono, para PK mempertanyakan dasar organisatoris penunjukan Plt. Mereka merujuk pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) DPP Partai Golkar Nomor JUKLAK-02/DPP/GOLKAR/IV/2025.

Dalam aturan tersebut, menurut mereka, berakhirnya masa bakti kepengurusan tidak serta-merta menghilangkan keberlangsungan kepengurusan. Masa bakti dapat diperpanjang hingga Musyawarah Kecamatan (Muscam) digelar tanpa harus diterbitkan surat keputusan baru.

Berita Lainnya  Jadi Penyumbang Terbesar di DIY, Pemerintah Upayakan Peningkatan Produksi Kedelai

Selain itu, para PK juga menyoroti ketentuan Pasal 75 ayat (2) Juklak yang mengatur mengenai penunjukan Plt. Mereka menyebut penunjukan tersebut dapat dilakukan apabila pimpinan yang sedang menjabat mengalami halangan tetap atau terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap peraturan organisasi, dengan persetujuan pimpinan partai dua tingkat di atasnya.

Karena itu, mereka meminta DPD Golkar DIY menjelaskan apakah terdapat kondisi halangan tetap atau pelanggaran berat yang menjadi dasar penunjukan Plt di seluruh kecamatan Gunungkidul.

Para pengurus PK juga meminta dokumen persetujuan dari pimpinan partai dua tingkat di atasnya diperlihatkan sesuai mekanisme organisasi.

“Selain meminta penjelasan mengenai adanya dugaan kondisi halangan tetap atau pelanggaran berat yang menjadi dasar penunjukan Plt, kami juga meminta agar dokumen persetujuan tersebut dapat diperlihatkan,” ujar Supriyono.

Somasi tersebut tidak hanya meminta klarifikasi. Sebanyak 14 PK juga mendesak agar pelaksanaan dan pemberlakuan penunjukan Plt dihentikan sementara sampai terdapat klarifikasi resmi dan keputusan final dari DPP Partai Golkar.

Berita Lainnya  Target Terlampaui di Semester I, PAD Pariwisata Gunungkidul Diproyeksikan Tembus Rp48 Miliar

Mereka menilai status dan kedudukan pengurus PK yang masa jabatannya diperpanjang berdasarkan ketentuan dalam juklak tetap harus dihormati selama tidak ada alasan sah yang dibuktikan sesuai aturan partai.

Para pengurus juga meminta adanya jaminan bahwa kader yang menyampaikan keberatan tidak mendapatkan intimidasi, tekanan, diskriminasi, maupun tindakan organisatoris lain yang dapat merugikan posisi mereka di partai.

Jika dalam tujuh hari kerja sejak somasi diterima tidak ada tanggapan atau penyelesaian yang dianggap memadai, para PK menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi.

Langkah itu antara lain menyampaikan pengaduan resmi kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, meminta Bidang Organisasi DPP melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap kebijakan penunjukan Plt, hingga mengajukan permohonan kepada Mahkamah Partai Golkar.

Berita Lainnya  Kelok 23 Tuntas 100 Persen, Akses Gunungkidul-Bantul dengan View Laut Selatan Segera Dibuka

Mereka juga meminta DPP mengambil keputusan organisatoris yang diperlukan, termasuk mengoreksi atau membatalkan kebijakan apabila nantinya terbukti tidak sesuai dengan AD/ART, petunjuk pelaksanaan, maupun ketentuan organisasi lainnya.

Meski demikian, Supriyono menegaskan somasi tersebut bukan bentuk perlawanan terhadap kepemimpinan partai. Menurutnya, langkah itu ditempuh untuk memastikan setiap kebijakan organisasi memiliki dasar yang jelas dan sesuai aturan.

“Kami tetap menghormati struktur dan kewenangan pimpinan partai. Namun, setiap keputusan organisasi harus memiliki dasar yang jelas dan sesuai dengan AD/ART serta petunjuk pelaksanaan yang berlaku,” pungkasnya.

Iklan
Iklan

Facebook Pages

Iklan

Pariwisata

Pariwisata4 minggu yang lalu

Kunjungan Terus Meningkat, Pemkab Naikkan Target PAD Wisata Jadi Rp63,2 Miliar

https://pidjar.com/wp-content/uploads/2026/03/VID-20260314-WA0005.mp4 Wonosari, (pidjar.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul menaikkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata tahun 2026 menjadi...

Pariwisata1 bulan yang lalu

Pria Asal Karangmojo Ditemukan Meninggal di Lereng Tanjakan Bulak Bogor Rongkop

https://pidjar.com/wp-content/uploads/2026/03/VID-20260314-WA0005.mp4 Rongkop,(pidjar.com)– Seorang pria berinisial DM (34), warga Padukuhan Kelor, Kalurahan Kelor, Kapanewon Karangmojo, ditemukan meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan...

Pariwisata2 bulan yang lalu

Onsen Resort Kaliurang, Tawarkan Pengalaman Menginap Bernuansa Jepang di Lereng Merapi

https://pidjar.com/wp-content/uploads/2026/03/VID-20260314-WA0005.mp4 Jogja ,(pidjar.com)– Menghadirkan perpaduan suasana pegunungan dengan nuansa Jepang, Onsen Resort Kaliurang menawarkan pengalaman menginap yang menyasar keluarga, pasangan,...

Pariwisata3 bulan yang lalu

Kejuaraan Sepatu Roda Bupati Gunungkidul Cup III Digelar di Pantai, 458 Atlet dari 7 Provinsi Berebut Juara

https://pidjar.com/wp-content/uploads/2026/03/VID-20260314-WA0005.mp4 Tanjungsari, (pidjar.com)- Kejuaraan Open Sepatu Roda Bupati Gunungkidul Cup III 2026 hadir dengan konsep berbeda. Untuk pertama kalinya, lintasan...

Pariwisata4 bulan yang lalu

Pony Park Dibanjiri Wisatawan, Hadirkan Puluhan Satwa Lucu nan Unik

https://pidjar.com/wp-content/uploads/2026/03/VID-20260314-WA0005.mp4 Jogja,(pidjar.com) – Destinasi wisata edukasi satwa terbaru, Pony Park, resmi dibuka di Kabupaten Klaten. Kehadiran Pony Park mendapat sambutan...

Berita Terpopuler