256 Rumah Layak Huni dari APBD Gunungkidul Rampung, Alokasi BSPS Masih Berproses

Wonosari,(pidjar.com)—Program pembangunan rumah layak huni yang bersumber dari APBD Kabupaten Gunungkidul tahun 2026 telah rampung seluruhnya. Sebanyak 256 unit rumah yang menjadi sasaran program tersebut kini telah selesai dibangun.

Kepala Bidang Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul, Nurgiyanto, mengatakan seluruh pembangunan rumah layak huni yang dianggarkan melalui APBD tersebut telah selesai dilaksanakan.

“Sudah selesai semua,” kata Nurgiyanto, Jumat (11/9/2026).

Ia menjelaskan, pada masing-masing titik menerima bantuan senilai Rp 20 juta yang berupa material serta upah bagi pekerja. Secara keseluruhan, pelaksanaan di lapangan telah selesai.

Lebih lanjut Nurgiyanto mengatakan, PR pemerintah dalam penuntasan RTLH masih banyak. Untuk itu setiap tahunnya diupayakan penanganan terus dilakukan. Pada APBD Murni 2026 setidaknya Pemkab Gunungkidul menggelontor anggaranRp 5,2 miliar sedangkan pada APBD Perubahan (APBDP) 2026 tidak terdapat tambahan alokasi untuk pembangunan rumah layak huni.

Meski demikian, Gunungkidul masih mendapatkan alokasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang bersumber dari pemerintah pusat. Saat ini program tsrsebut mulai berproses dengan tahap verifikasi dan validasi (verval) lapangan terhadap calon penerima bantuan.

“Kemarin akhir Agustus ada tambahan untuk Gunungkidul. Saat ini baru verval lapangan untuk yang tambahan,” jelasnya.

Ia menambahkan, pelaksanaan BSPS secara keseluruhan masih berjalan sehingga pihaknya belum memiliki data valid mengenai jumlah tambahan unit yang akan dibangun maupun progres pembangunan masing-masing rumah.

“Untuk BSPS (pusat) saat ini masih proses pelaksanaan, belum ada data yang valid,” ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah masih menunggu hasil verifikasi lapangan sebelum dapat memastikan jumlah penerima maupun besaran tambahan pembangunan rumah melalui program bantuan dari pemerintah pusat tersebut.

Selain menggunakan anggaran pemerintah, Bupati Gunungkidul juga menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Gunungkidul untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak.

Hingga awal September 2026, Baznas Gunungkidul telah membangun sebanyak 50 unit rumah layak huni. Jumlah tersebut telah melampaui target pembangunan rumah layak huni yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 38 unit pada tahun ini.

Kepala Baznas Gunungkidul, Mustangid, mengatakan pembangunan rumah layak huni menjadi salah satu bentuk pemanfaatan dana zakat yang dikelola Baznas untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Program tersebut sekaligus diarahkan untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting.

“Sudah 50 unit yang dibangun sampai awal September ini,” kata Mustangid.

Menurutnya, capaian tersebut masih berpotensi bertambah. Baznas Gunungkidul masih melihat ketersediaan anggaran yang dikelola, sehingga apabila memungkinkan, pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang membutuhkan akan kembali dilakukan.

Selain itu, Baznas juga siap bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam menangani rumah masyarakat yang kondisinya tidak layak huni. Bantuan dapat diberikan melalui skema pembangunan maupun bedah rumah, dengan pembiayaan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing penerima.

Mustangid menegaskan, dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk menangani persoalan rumah tidak layak huni yang masih ditemukan di sejumlah wilayah Gunungkidul.

“Pada prinsipnya ini juga untuk mengurangi angka warga yang tinggal di rumah tidak layak huni serta bagian dari penanganan stunting,” tandasnya.

Dalam pelaksanaannya, program tersebut salah satunya didukung melalui dana zakat yang dihimpun dari para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Dana tersebut kemudian dikelola dan disalurkan melalui berbagai program Baznas kepada masyarakat yang membutuhkan.

Khusus untuk bantuan rumah layak huni, Baznas berharap program tersebut dapat memberikan dampak langsung bagi keluarga penerima, tidak hanya dari sisi tempat tinggal, tetapi juga dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan keluarga.