Dukuh Terjerat Kasus Korupsi, Pemkal Karangasem Siapkan Pemberhentian Sementara

Wonosari, (pidjar.com) – Pemerintah Kalurahan Karangasem, Kapanewon Paliyan, Gunungkidul, tengah mempersiapkan langkah administratif menyusul penetapan tersangka dan penahanan terhadap salah satu pamong kalurahan yang terseret kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Kantor Kalurahan Karangasem. Salah satu langkah yang akan ditempuh yakni pemberhentian sementara dukuh yang bersangkutan dari jabatannya.

Lurah Karangasem, Sigit Purnomo, mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan konsultasi dengan Panewu Paliyan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta sejumlah pihak terkait, termasuk Kejaksaan Negeri Gunungkidul. Konsultasi tersebut dilakukan untuk memastikan langkah administratif yang diambil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Sekarang masih tahap konsultasi. Nantinya setelah ada hasil konsultasi tersebut akan kami tindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Sigit, Jumat (13/11/2026).

Ia menjelaskan, pemberhentian sementara perlu dilakukan terhadap dukuh yang sedang menjalani proses hukum dan ditahan oleh kejaksaan. Langkah tersebut dimaksudkan agar proses hukum yang berjalan tidak terganggu sekaligus menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.

“Pada prinsipnya agar semua berjalan sesuai regulasi yang berlaku. Penyelenggaraan pemerintahan kalurahan juga berjalan,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Kejaksaan Negeri Gunungkidul pada Rabu (11/11/2026) menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan atau penyelewengan kegiatan pembangunan Gedung Kantor Kalurahan Karangasem, Kapanewon Paliyan, Tahun Anggaran 2015 hingga 2020. Salah satu tersangka diketahui merupakan pamong aktif yang menjabat sebagai dukuh di kalurahan tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, penyimpangan dalam kegiatan pembangunan gedung kantor tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp588.962.540.

Nilai tersebut merupakan realisasi bersih pembangunan gedung kantor Kalurahan Karangasem Tahun Anggaran 2015 hingga 2019 yang tidak dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya atau dikategorikan sebagai total loss.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan gedung kantor tersebut berdiri di atas tanah Sultan Ground (SG) tanpa izin pemanfaatan dari Kasultanan Yogyakarta. Selain itu, pembangunan tidak diselesaikan dan tidak memenuhi kriteria keandalan bangunan negara lantaran dikerjakan tanpa dokumen pendukung yang memadai. Akibatnya, bangunan tersebut hingga kini tidak dapat dimanfaatkan atau mangkrak.