PJU Gunungkidul Masih Minim, Baru 3.000 Titik dari Kebutuhan 23.000

Wonosari, (pidjar.com) – Penerangan jalan umum (PJU) di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), masih menjadi salah satu persoalan yang dikeluhkan masyarakat. Pasalnya, masih banyak titik yang belum tersentuh penerangan, selain itu sejumlah PJU yang sudah terpasang dilaporkan mengalami kerusakan, mati hingga roboh.

Plt Kepala Dishub Gunungkidul Setiyo Hartato mengatakan Dishub Gunungkidul mencatat saat ini terdapat sekitar 3.000 titik PJU. Jumlah tersebut baru sekitar 13 persen dari kebutuhan yang diproyeksikan mencapai 23.000 titik apabila seluruh jalan kabupaten dipasangi PJU.

Setiyo mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri karena Gunungkidul memiliki wilayah yang luas. Luas Gunungkidul disebut mencapai sekitar 47 persen dari luas wilayah DIY.

“Kalau 3.000 titik dipasang di Bantul memang sudah cukup berasa, apalagi wilayah yang lebih sempit lainnya. Tapi Gunungkidul wilayahnya luas,” kata Setiyo.

Untuk tahun ini, Dishub Gunungkidul melakukan pengadaan sekaligus pemeliharaan PJU yang jika ditotal mencapai sekitar 200 unit. Penanganan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan dan laporan yang masuk dari masyarakat.

Selain itu, terdapat rencana dukungan anggaran dari APBN pada tahun depan untuk pembangunan PJU di sejumlah titik jalan nasional yang berada di Gunungkidul. Namun, Setiyo mengaku belum mengetahui secara pasti jumlah titik yang akan mendapatkan penanganan.

“Kalau tahun depan saya sudah dapat informasi dari APBN, itu ada di titik jalan-jalan nasional. Tapi saya kurang tahu jumlahnya,” tuturnya.

Dishub Gunungkidul juga memetakan kawasan yang dinilai paling membutuhkan penerangan, terutama wilayah Satuan Ruang Strategis (SRS) di bagian selatan dan kawasan Gunungsewu. Kawasan tersebut dinilai penting karena menjadi salah satu pusat pertumbuhan yang sedang berkembang.

“Di situ jadi pusat pertumbuhan sedang bergerak karena di wilayah utara ada pintu masuk baru,” tambah dia.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, Dishub juga mencatat bahwa selama periode Januari-Oktober terdapat sejumlag aduan dari masyarakat mengenai kondisi PJU rusak. Aduan tersebut disampaikan masyarakat secara daring dan menjadi salah satu acuan petugas dalam melakukan penanganan.

“Isi aduan ini bervariasi, tetapi paling banyak berupa laporan mengenai unit PJU yang rusak atau mati, roboh, dan kondisi lainnya,” kata dia

Menurut Setiyo, laporan masyarakat tersebut tidak sekadar dicatat. Petugas melakukan pemantauan dan monitoring untuk menentukan langkah penanganan di lapangan.

“Aduan ini menjadi dasar kami bergerak untuk salah satunya menangani, memperbaiki sampai dengan mengidentifikasi,” pungkasnya.