Halang-halangi Masyarakat Untuk Mencoblos, Kapolda DIY Perintahkan Anggota Untuk Tindak Tegas

Tepus, (pidjar.com)–Kepolisian maupun TNI menjamin keamanan dan kenyamanan seluruh masyarakat dalam menyambut gelaran Pemilu 2019 yang telah mencapai fase puncak yakni pencoblosan. Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Irjen Ahmad Dohiri bahkan menyatakan siap menindaktegas para pengacau dalam prosesi Pemilu.

Kepada pidjar.com ketika ditemui saat menggelar kunjungan ke Gunungkidul, Irjen Ahmad Dhofiri memastikan seluruh masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menyalurkan aspirasinya dalam gelaran Pemilihan Umum yang akan digelar esok, Rabu (17/04/2019). Pihaknya bersama jajaran Polda DIY berkomitmen akan menindak tegas oknum yang menghalang-halangi masyarakat dalam melakukan pencoblosan.

“Kami dengan TNI menjamin keamanan masyarakat dalam melakukan pencoblosan. Bagi mereka yang sengaja menghalang-halangi masyarakat yang datang ke TPS dengan bujuk rayu apapun akan kami kenai tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku,” tandas perwira dengan dua bintang di pundak tersebut, Selasa (16/04/2019) siang tadi.

Dikatakan Dofiri, pihaknya sudah mengingstruksikan kepada seluruh personel untuk mengambil langkah tegas terhadap oknum yang sengaja melanggar Kamtibmas selama Pemilu berlangsung. Meski demikian, anggota di lapangan diminta pula untuk melakukan penindakan sesuai dengan aturan serta UU yang berlaku.

“Ya tindakan bermacam-macam, kami imbau dulu dengan tangan kosong tanpa senjata, kami tidak akan gegabah soal ini,” jelasnya.

Dofiri memastikan kesiapan pemilu di DIY sudah 100% siap dilakukan. Ia mengapresiasi Kabupaten Gunungkidul dalam proses kampanye di Gunungkidul yang sangat aman dan relatif tanpa terjadi konflik.

“Kamtibmas di DIY sudah terkondisikan, kemarin saat kampanye ya wajar ada sedikit gesekan-gesekan tapi semua sudah bisa terselesaikan dengan baik,” kata Dhofiri.

Hasil riset Bawaslu Republik Indonesia yang merilis indeks kerawanan politik di DIY nomor 2 di Indonesia menurut Kapolda tak terjadi. Dohiri mengaku konflik yang terjadi saat kampanye 2019 jauh lebih berkurang jika dibandingkan saat 2014 lalu.

“Misalnya kendaraan dengan knalpot blombongan sudah 80% berkurang, kami juga sudah melakukan tindakan tegas, karena kami anggap kendaraan dengan suara blombongan itu pemicu konflik karena mengganggu ketentraman, ” paparnya.

Lebih lanjut Dohiri mengatakan, pemetaan daerah kerawanan Pemilu di DIY juga sudah dilakukan. Namun di Kabupaten Gunungkidul tidak terdapat permasalahan yang berarti selama proses kampanye berlangsung.

“Ya konflik yang terjadi tentu saja sudah kami anggap sebagai dinamika. Yang paling penting semua bisa diselesaikan dengan baik, dengan kesigapan aparat yang di lapangan,” pungkas dia.