Pemkab Gunungkidul Perketat Penetapan Desa Wisata

Wonosari, (pidjar.com)- Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), memperketat proses penetapan desa wisata. Setiap usulan desa wisata kini akan melalui verifikasi awal sebelum dilanjutkan ke tahap verifikasi untuk memastikan desa tersebut benar-benar siap mengembangkan aktivitas kepariwisataan.

Mekanisme tersebut disiapkan Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga (Disparekrafpora) Gunungkidul melalui Tim Kerja Kelembagaan. Usulan desa wisata terlebih dahulu diperiksa untuk melihat kelayakan sebelum masuk ke tim verifikasi.

Sekretaris Disparekrafpora Gunungkidul, Eko Nur Cahyo, mengatakan pemeriksaan awal diperlukan karena penetapan desa wisata tidak hanya didasarkan pada keberadaan potensi alam atau daya tarik wisata.

“Penilaian juga mencakup aspek kelembagaan, kemitraan, lingkungan dan pelestarian, serta peran serta masyarakat,” kata Eko Nur Cahyo.

Selain aspek tersebut, tim juga akan melihat atraksi wisata, kualitas amenitas pendukung, kualitas akomodasi dan aksesibilitas, hingga komitmen biro perjalanan wisata.

Eko menjelaskan, melalui mekanisme baru tersebut, desa yang mengajukan status desa wisata akan diperiksa terlebih dahulu. Jika dinilai layak, usulan tersebut baru dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

“Jika dinilai layak bisa maju ke tim verifikasi. Jadi, ada pemeriksaan awal sebelum proses penetapan,” ujarnya.

Menurut Eko, langkah tersebut dilakukan agar status desa wisata tidak sekadar menjadi label. Desa yang telah ditetapkan harus memiliki kesiapan sekaligus komitmen untuk menjalankan aktivitas pariwisata sesuai dengan yang diusulkan.

“Konsekuensinya, ketika sudah ditetapkan sebagai desa wisata, harus berjalan seperti yang diusulkan,” jelasnya.

Dia berharap mekanisme tersebut membuat desa yang nantinya ditetapkan sebagai desa wisata benar-benar memenuhi kriteria. Selain memiliki potensi, desa juga diharapkan memiliki kelembagaan dan masyarakat yang siap terlibat dalam pengelolaan kegiatan wisata.

Eko mengatakan perubahan mekanisme itu merupakan bagian dari pembaruan standar pelayanan Disparekrafpora Gunungkidul. Penyesuaian diperlukan setelah terjadi perubahan kelembagaan dengan bergabungnya urusan pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan, dan olahraga dalam satu dinas.

“Review standar pelayanan diperlukan agar nomenklatur, regulasi, dan prosedur pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi saat ini,” katanya.

Selain mekanisme pengajuan desa wisata, pembaruan standar pelayanan juga menyentuh pelayanan retribusi. Salah satu perubahan yang dilakukan yakni mencantumkan nomor pengaduan agar masyarakat memiliki saluran untuk menyampaikan keluhan apabila menemukan kendala dalam pelayanan.