Program Pemberian Pakan Dinilai Tak Efektif, Pemkab Gunungkidul Gagas Sterilisasi MEP

Wonosari, (pidjar.com)– Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul akan menghentikan program pemberian makan (buah) pada monyet ekor panjang (MEP) di tahun 2027 mendatang. Hal ini dilakukan karena program tersebut dinilai kurang efektif dan serangan MEP sampai dengan saat ini masih menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat Kabupaten Gunungkidul dan justru semakin merajalela serta meresahkan.

Kepala Bidang Konservasi dan Kerusakan Alam Dinas Lingkungan Hidup Gunungkidul, Hana Kadaton Adinoto mengatakan, keberadaan satwa tersebut selama ino kerap meresahkan warga, terutama di wilayah yang berdekatan dengan kawasan hutan yang menjadi habitat alaminya. Serangan tidak hanya menyasar lahan pertanian, tetapi juga mulai menjangkau permukiman warga.

Dari kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul melalui DLH menggagas dan merealisasikan program penanganan jangka pendek dengan pemberian pakan berupa buah-buahan kepada koloni MEP yang dilaksanakan sepanjang 2026, dengan lokus di wilayah Kalurahan Purwodadi, Kapanewon Tepus.

Dalam pelaksanaan program tersebut, upaya tersebut dinilai belum memberikan hasil sesuai harapan. Serangan MEP ke lahan pertanian dan lingkungan permukiman masih terjadi, sehingga pemerintah memutuskan untuk tidak melanjutkan program pemberian pakan tersebut pada tahun depan.

“Untuk program stimulus pakan, berdasarkan hasil evaluasi hasilnya kurang efektif,” ujar Adinoto saat dikonfirmasi, Rabu, (21/10/2026).

Keputusan itu diambil berdasarkan hasil evaluasi serta masukan dari sejumlah pihak yang memiliki kompetensi di bidang kehutanan dan konservasi satwa.

Ia menjelaskan, masukan dari berbagai pihak, termasuk Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) DIY, menunjukkan bahwa pemberian pakan berpotensi memengaruhi pola kebiasaan makan monyet ekor panjang.

Menurutnya, pemberian pakan secara rutin dikhawatirkan membuat koloni MEP terbiasa bergantung pada pasokan makanan dari manusia. Ketika pakan tidak tersedia atau habis, kondisi tersebut justru berpotensi memicu stres pada koloni dan mendorong satwa masuk ke kawasan permukiman untuk mencari makanan.

“Tahun depan kita masuk pada program jangka menengah, yaitu pengurangan populasi melalui program sterilisasi agar ke depannya bisa menekan perkembangbiakan MEP di alam,” jelasnya.

Adinoto menambahkan, salah satu hal yang menjadi perhatian dalam penanganan monyet ekor panjang adalah semakin terbatasnya keberadaan predator alami. Harimau dan ular piton yang secara alami dapat memangsa satwa tersebut disebutnya kini sudah sangat langka atau hampir tidak ditemukan di wilayah tersebut.

Meski demikian, rencana sterilisasi tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Pemerintah perlu memperoleh rekomendasi dari instansi atau lembaga yang berwenang, termasuk terkait perhitungan kuota penangkapan satwa.

“Sterilisasi diperbolehkan, asal ada rekomendasi dari yang berwenang, misalnya BRIN, terkait perhitungan kuota tangkap,” ungkapnya.

Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka menengah untuk mengurangi potensi konflik antara monyet ekor panjang dan masyarakat, tanpa mengabaikan aspek konservasi serta ketentuan yang berlaku.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul, Endang Sri Sumiyartini. Menurutnya penanganan MEP yang masih terjadi menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam mencari pola penanganan yang efektif dan berkelanjutan. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan membutuhkan perlindungan terhadap lahan pertanian dan lingkungan tempat tinggal mereka dari gangguan satwa liar tersebut.

“Untuk penanganan MEP ini terus kami lakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar mendapatkan solusi yang tentunya tidak melanggar aturan. Ya salah satunya dengan sterilisasi ini, tapi juga perlh dipertimbangkan kembali bagaimana pelaksanaanya di lapangan, mengingat koloni satwa ini banyak dan tersebar di wilayah yang cukup luas,” ucap dia.