Bantah Pernyataan Ketua DPRD, Polres Sebut Belum Ada Laporan Masuk Terkait Video Syur Pimpinan Dewan

Wonosari,(pidjar.com)– Kasus video asusila yang melibatkan pimpinan DPRD Gunungkidul saat ini masih terus bergulir. Selain penanganan dari Badan Kehormatan (BK) DPRD Gunungkidul, aparat penegak hukum turut melakukan penyelidikan atas kasus tersebut.

Kepada awak media pada Selasa (17/12/2024) kemarin, Ketua DPRD Gunungkidul, Endang Sri Sumiyarti memaparkan bahwa pihaknya menunggu adanya keputusan hukum yang incracht untuk mengambil tindakan kepada aknum pimpinan DPRD Gunungkidul tersebut. Hal ini lantaran Endang menyebut bahwa oknum pimpinan telah melaporkan tersebarnya video asusila itu kepada pihak kepolisian.

Namun pernyataan Endang langsung dibantah oleh pihak Polres Gunungkidul. HN, oknum pimpinan DPRD Gunungkidul disebut belum melaporkan hal tersebut ke Polres Gunungkidul.

Kasat Reskrim Polres Gunungkidul, AKP Ahmad Mirza mengatakan, meski hingga sekarang ini belum ada laporan secara resmi dari pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini, namun Satreskrim Polres Gunungkidul tetap melakukan penyelidikan. Sebab kasus ini telah menjadi perhatian banyak pihak hingga adanya aksi unjuk rasa dari masyarakat Gunungkidul.

Ahmad menambahkan, hingga saat ini, pihaknya belum menerima laporan dari HN berkaitan dengan penyebar video asusila itu.

“Untuk laporan atas kasus itu (video syur) tidak ada masuk ke kami,” kata AKP Ahmad Mirza saat dikonfirmasi .

Jajaran kepolisian sendiri telah memeriksa sejumlah saksi atas video yang berdurasi 1 menit 2 detik tersebut. Selain itu, dari yang bersangkutan yaitu HN juga telah dimintai keterangan oleh pihak penyidik Polres Gunungkidul.

Adapun informasi dari para saksi dan HN ini masih akan terus dikembangkan oleh pihak kepolisian, untuk memastikan pasal yang tepat dan siapa yang bersalah atas kasus ini.

“Meskipun dari pak HN belum ke Polres untuk melapor namun kami sudah bergerak melakukan penyelidikan dasar dari unjuk rasa bulan November kemarin,” tandasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD Gunungkidul, Endang Sri Sumiyarti mengatakan pasca beredarnya video dugaan asusila ini ia sebagai pimpinan dewan memerintahkan Badan Kehormatan DPRD Gunungkidul dan pakar DPRD untuk melakukan klarifikasi dan menelaah lebih jauh kasus tersebut. Tentunya langkah ini mengacu pada peraturan yang berlaku.

“Kami sudah lakukan, sudah klarifikasi dan Badan Kehormatan sudah memberikan rekomendasi,” ujar dia.

Jika HN terbukti bersalah, nantinya sanksi sesuai dengan Pasal 7 Ayat 3 Peraturan DPRD Gunungkidul. Sanksi yang mungkin dijatuhkan dapat berupa teguran lisan atau tertulis, hingga pemberhentian sebagai pimpinan Dewan berdasarkan Pasal 21 Ayat 4 dan 5 Peraturan DPRD.

“Kalau pencopotan sebagai pimpinan dewan tentu disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan untuk yang pemecatan pemberhentian anggota dewan itu keputusan berada di partai beliau,” tandas Endang.

Selain itu, dari klarifikasi tersebut yang bersangkutan mengaku telah menjadi korban dan telah melaporkan peristiwa tersebut ke aparat penegak hukum (APH).

“Sudah melaporkan ke petugas berwajib mengenai kejadian itu. Sebagai korban. Kami juga masih menunggu hasil dari APH ini bagaimana,” pungkas dia.