Skandal Video Diduga Pimpinan DPRD Makin Panas, FJI Tuntut Pemecatan

Wonosari,(pidjar.com)– Kasus video tak pantas yang melibatkan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masih terus bergulir dan mendapat kecaman dari berbagai pihak. Beberapa waktu lalu bahkan sempat ada aksi unjuk rasa mengenai kasus ini. Selasa (17/12/2024) pun kembali terdapat massa dari beberapa organisasi massa (Ormas) Islam di Gunungkidul menggelar aksi unjuk rasa.

Para massa menuntut pencopotan pimpinan DPRD Gunungkidul HN sebagai anggota dewan. Sebab video yang telah tersebar luas di kalangan masyarakat ini merupakan sesuatu yang tak pantas dan merusak moral dan menciderai kehormatan baik wakil rakyat maupun rakyat Gunungkidul pada umumnya.

Pimpinan Front Jihad Islam (FJI) Ustad Ahmad Suyadi secara tegas menuntut agar HN diberhentikan dari keanggotaannya sebagai DPR. Apa yang dilakukan oleh HN ini tak mencerminkan perilaku baik, mengingat video yang beredar sejak bulan lalu merupakan video mesum.

“Seorang wakil rakyat itu harusnya bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Tapi ini malah melakukan tindakan tak senonoh dan videonya tersebar luas. Ini tidak pantas. Harus dicopot,” kata Ahmad, Selasa (17/12/2024).

Ahmad menambahkan, apa yang dilakukan oleh HN pada video tersebut termasuk perzinaan menyebabkan kehilangan iman, kehilangan kewibawaan, memutuskan rezeki, munculnya penyakit (fisik dan mental) yang mematikan, hingga akan membuat kerusakan di masyarakat, dan juga bangsa pada akhirnya, serta membuat kemiskinan, yang menjauhkan dari cita cita menuju kesejahteraan umum.

Atas kasus ini, DPP FJI mendesak Ketua DPRD Gunungkidul untuk memecat secara tidak hormat HN sebagai anggota DPRD, yang melakukan tindakan asusila dan dilanjutkan proses hukum bagi pelaku tersebut.

“Sebagai tokoh masyarakat serta wakil rakyat, perlu ditunjukkan bahwa hukum tidak pandang bulu dalam penegakannya. Karena adil itu lebih dekat dengan sifat ketaqwaan, dan agar mendidik orang menjadi taqwa dengan sebenar benarnya taqwa,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Gunungkidul, Endang Sri Sumiyarti mengatakan pasca beredarnya video dugaan asusila ini ia sebagai pimpinan dewan memerintahkan Badan Kehormatan DPRD Gunungkidul dan pakar DPRD untuk melakukan klarifikasi dan menelaah lebih jauh kasus tersebut. Tentunya langkah ini mengacu pada peraturan yang berlaku.

“Kami sudah lakukan, sudah klarifikasi dan Badan Kehormatan sudah memberikan rekomendasi,” ujar dia.

Jika HN terbukti bersalah, nantinya sanksi sesuai dengan Pasal 7 Ayat 3 Peraturan DPRD Gunungkidul. Sanksi yang mungkin dijatuhkan dapat berupa teguran lisan atau tertulis, hingga pemberhentian sebagai pimpinan Dewan berdasarkan Pasal 21 Ayat 4 dan 5 Peraturan DPRD.

“Kalau pencopotan sebagai pimpinan dewan tentu disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan untuk yang pemecatan pemberhentian anggota dewan itu keputusan berada di partai beliau,” tandas Endang.

Selain itu, dari klarifikasi tersebut yang bersangkutan mengaku telah menjadi korban dan telah melaporkan peristiwa tersebut ke aparat penegak hukum (APH).

“Sudah melaporkan ke petugas berwajib mengenai kejadian itu. Sebagai korban. Kami juga masih menunggu hasil dari APH ini bagaimana,” pungkas dia.