Baru Separuh Desa di Gunungkidul Yang Miliki BUMDes

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus mendorong desa untuk melakukan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Langkah ini sendiri sangat penting agar masing-masing desa memiliki pendapatan asli desa mandiri dari usaha dan potensi yang dikembangkan. Di Gunungkidul hingga tahun 2019 ini baru terdapat 72 BUMDes yang terbentuk dan dinyatakan ada rintisan dari 144 desa yang ada. Meski demikian yang patut mendapatkan perhatian, dampak dari pendirian BUMDes di sebagian desa masih belum begitu signifikan dalam menggerakkan perekonomian.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Subiyantoro menjelaskan, ada berbagai hal yang melatar belakangi desa-desa di Gunungkidul belum melakukan pembentukan BUMDes. Diantaranya yakni pemerintah desa dan masyarakat masih harus menggali potensi yang ada untuk dikelola badan usaha ini.

Kemudian regulasi yang diterapkan oleh desa belumlah final. Masih ada sejumlah ganjalan yang perlu diselesaikan melalui kesepakatan pemdes dengan lembaga lainnya. Selain itu mengenai persiapan sumber daya manusia yang haruslah berkulitas dan mampu berinovasi.

“Potensi yang masih perlu digali dan dikembangkan menjadi permasalahan desa belum membentuk BUMDes,” terang Subiantoro, Minggu (30/06/2019).

Lebih lanjut ia memaparkan, dari 144 desa di Gunungkidul, baru separuhnya yang telah memiliki BUMDes yang masuk kategori maju, berkembang, hingga baru merintis. Untuk di bumi handayani sendiri desa yang telah memiliki badan usaha terus didorong untuk berinovasi sehingga modal dan pendapatan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Mayoritas BUMDes yang ada saat ini masih berkutat pada bidang pariwisata.

Dalam pembentukan BUMDes sendiri, pemerintah terus mensosialisasikan agar dalam pembentukannya, disesuaikan dengan potensi yang ada di desa masing-masing. Pasalnya hal ini berkaitan pula dengan kondisi desa. Jika di perkotaan misalnya, misalnya tidak memiliki potensi wisata paling tidak dapat bergerak di bidang usaha lainnya. Adapun menurut dia, saat ini ada beberapa desa yang tengah mengajukan ke pemerintah untuk pembentukan BUMDes.

“Terus ada sosialisasi biar pemerintah desa dan masyarakat itu ada hubungan yang lebih dalam menggali potensi yang ada. Ini juga harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang lebih baik tentunya,” imbuh Subiyantoro.

Diantaranya yang masuk pada BUMDes percontohan seperti di Desa Bleberan, Bejiharjo, Ponjong, Nglanggeran, Kemadang, Mulo, Karangrejek dan beberapa desa lainnya. Dengan demikian diharapkan mampu mendorong desa-desa lain untuk berkembang.

Hampir setiap bulannya selalu ada desa baru yang meminta konsultasi dan arahan dalam pembentukan BUMDes dan mencari peluang yang dapat digunakan untuk mengumpulkan pundi-pundi pendapatan. Dengan hal ini nantinya kesejahteraan masyarakat dan perekonomiannya dapat lebih terangkat kembali.

“Pasti kami miliki target untuk pembentukan BUMDes ini di seluruh desa. Nanti lah paling tidak 2020 mendatang ada perubahan skema dan target kapan harus tercapai,” tutupnya.