Politik

Bayar Honor Anggota KPPS, KPU Gunungkidul Siapkan Anggaran Hampir 12 Miliar

Diterbitkan

5 tahun yang lalu

pada

26 Maret, 2019

Oleh

Kelvian Adhi

Wonosari,(pidjar.com)–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul menganggarkan belasan miliar rupiah untuk upah Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dan petugas keamananan TPS dalam pemilu 2019 ini. Anggaran tersebut nantinya akan diberikan kepada hampir 20 ribu orang yang ditugaskan di ribuan TPS dalam proses pencoblosan tersebut.

Anggota KPU Gunungkidul, Andang Nugroho mengatakan, pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 11,83 miliar untuk 19.026 orang petugas KPPS KPU Gunungkidul. Honor yang akan diterima setiap petugas nantinya tidak sama atau bervariasi.

“Untuk Ketua KPPS, KPU memberikan insentif Rp550.000 dan anggota sebesar Rp500.000 per orang. Petugas keamanan dialokasikan Rp 400.000 per petugas,” kata Andang, Selasa (26/03/2019).

Dijelaskannya, anggaran untuk petugas di KPPS berasal dari KPU Pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN). Honor sendiri akan akan diberikan setelah para petugas menyelesaikan tugas dalam Pemilu April nanti.

“Kita sudah melakukan perekrutan sesuai dengan PKPU No.36/2018 tentang Perubahan Atas PKPU No.3/2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaran Pemilu,” terang dia.

Andang mengatakan, setelah proses rekrutmen selesai maka akan dilakukan bimbingan teknis. Harapannya, dengan adanya bimbingan ini, bisa memperlancar ketugasan mereka. Adapun syarat usia menjadi KPPS adalah berusia minimal 17 tahun dan pendidikan paling rendah SMA yang sederajat.

Berita Lainnya 16 Parpol Dinyatakan Lolos Verifikasi Faktual KPU, PAN Daftarkan Anggota Terbanyak

Terpisah, Ketua KPU Gunungkidul Ahmadi Ruslan Hani mengatakan, saat ini proses calon anggota KPPS sudah memasuki proses akhir. Adapun jumlah setiap TPS akan ada 7 anggota di mana satu diantaranya menjadi ketua. Nantinya, para anggota KPPS akan ditetapkan pada hari Rabu (27/03/2019) mendatang, dan akan diumumkan di sekretariat PPS di setiap desa untuk mendapatkan saran dan masukan dari masyarakat.

“Pengumuman calon anggota KPPS dilakukan untuk memastikan rekrutmen berjalan secara terbuka dan transparan,” pungkas dia.