Belasan Ribu Warga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Masih Belum Tertangani Pemerintah

Wonosari,(pidjar.com)–Kesejahteraan sosial masih menjadi permasalahan yang harus ditangani oleh pemerintah. Data di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, tercatat masih ada belasan ribu warga yang menghadapi permasalahan kesejahteraan sosial yang belum tertangani. Pemerintah sendiri harus bekerja ekstra dan melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak untuk penanganannya.

Pengelola Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gunungkidul Eko Budiyanto mengatakan, permasalahan kesejahteraan sosial terbagi menjadi 17 jenis diantaranya anak balita terlantar (ABT), anak terlantar (AT), anak dengan kedisabilitasan (ADK), anak jalanan (AJ), lanjut usia terlantar (LUT), anak menjadi korban tindak kekerasan (AKTK), hingga penyandang disabilitas (PD).

“Dari 17 kelompok ini, ada 31.741 warga berstatus PPKS. Pemerintah telah berusaha melakukan penanganan di mana dari jumlah itu, 20.193 orang telah ditangani dengan tersasar sejumlah program pemerintah,” kata Eko Budiyanto, Kamis (21/07/2022).

Sedangkan sisanya yaitu 11.548 warga masih belum tertangani dan menjadi PR pemerintah untuk mengoptimalkan program penanganan. Kolaborasi antar OPD dan lintas pemerintahan sangatlah dibutuhkan untuk menekan terjadinya lonjakan PPKS di masa mendatang.

Adapun puluhan ribu warga PPKS ini tersebar di seluruh wilayah Gunungkidul. Setiap tahunnya dilakukan update untuk memastikan kondisi warga tersebut apakah sudah mentas dari permasalahan sosial ataukah ada permasalahan yang dihadapi lainnya.

“Pendataan dan kroscek ke lapangan tentunya dilakukan oleh petugas. Jangan sampai sudah ada yang kondisi kesejahteraannya membaik namun masih tercatat atau justru ada yang tercecer,” jelas dia.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial P3A Gunungkidul Winarto mengungkapkan, jumlah tersebut berdasarkan pendataan 2021 lalu. Hantaman pandemi yang terjadi selama lebih dari 2 tahun berpengaruh terhadap peningkatan PPKS di Gunungkidul. Pemerintah sendiri terus berupaya menekan kasus permasalahan sosial ini dengan milibatkan dari pihak lain seperti Satpol PP karena memiliki sarana prasarana pendukung untuk pengangkutan.

“Penanganan PPKS ini kami berkolaborasi dengan instansi lain. Sebab kami tidak bisa sendiri,” ujar Winarto.