fbpx
Connect with us

Sosial

Ekonomi Lesu Akibat Pandemi, Jumlah Warga Miskin Gunungkidul Bertambah Ribuan Orang

Diterbitkan

pada

BDG

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Angka kemiskinan di bumi Handayani pada tahun 2020 mengalami kenaikan. Sebanyak ribuan warga Gunungkidul saat ini turun kelas menjadi warga miskin. Terjadinya pandemi yang berdampak pada lesunya perekonomian ini disinyalir menjadi penyebab kenaikan angka kemiskinan di Gunungkidul ini.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Gunungkidul, Rintang Awan Eltribakti Umbas memaparkan, pada tahun 2019 lalu, angka kemiskinan ada pada kisaran 16,61%. Kemudian pada tahun 2020 naik menjadi 17,07%.

“Kami mulai melakukan pendataan pada Maret,” papar Eltri, Senin (04/01/2020).

Ia menambahkan, sektor informal seperti penjual atau juga sopir kendaraan umum menjadi salah satu contoh sebaran angka kemiskinan di Gunungkkdul. Menurutnya di awal pandemi, sektor informal menjadi yang paling terpengaruh.

Berita Lainnya  Keluh Kesah Pencipta Batik Amaryllis, Tak Miliki HAKI dan Karyanya Dijiplak

“Kala itu perusahaan atau pabrik belum begitu terdampak pandemi. Seandainya kami mendata setelah bulan Maret, kemungkinan prosentasenya bertambah,” jelasnya.

Data ini diambil dari 830 kepala keluarga di Bumi Handayani. Dari jumlah yang dijadikan sampel itu, terdapat 17,07% warga Gunungkidul yang masuk dalam kategori miskin.

“Kemudian dapat disimpulkan kemudian terdapat tambahan 4.530 jiwa yang berada di garis kemiskinan,” papar Eltri.

“Sampel kami memang dari kebutuhan dasar rumah tangga baik pangan maupun bukan pangan,” ujar Eltri.

Dikatakan Eltri, standar BPS secara nasional menempatkan bahwa kebutuhan kalori manusia per harinya tidak boleh kurang dari 2.200 kkal per hari. Seandainya kurang dari itu sudah dikatakan miskin.

“Untuk non pangan ya seperti pemenuhan pendidikan, kesehatan, papan, dan juga rekreasi dihitung. Seandainya faktor-faktor tidak terpenuhi ya secara pendataan kami nggak masuk, masih pada garis kemiskinan,” tandasnya.

Hal inilah, lanjut Eltri, yang seringkali menjadi catatan bupati. Hal tersebut karena kebutuhan pangan dan non pangan penduduk di Gunungkidul berbeda.

Berita Lainnya  Cegah Kasus Korupsi di Daerah, KPK Gandeng Pemkab Gunungkidul Gelar Bimtek Keluarga Berintegritas

“Inilah yang kadang menjadi catatan Pemkab Gunungkidul, karena angka kemiskinan kami punya standar yang harus dipenuhi,” urai dia.

Iklan
Iklan

Facebook Pages

Iklan

Pariwisata

Berita Terpopuler