Pemerintahan
Gunungkidul Terima 280 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni






Nglipar,(pidjar.com)– Tahun 2024 ini pemerintah Kabupaten Gunungkidul mendapatkan alokasi bantuan dari pemerintah pusat berupa pembangunan rumah tidak layak huni. Adapun bantuan dari pemerintah jumlah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun ini sebanyak 280 unit yang tersebar di seluruh Bumi Handayani
Direktur Rumah Swadaya Kementerian PUPR, M. Salahudin Risyidi, terdapat 280 unit rumah di Gunungkidul yang akan diperbaiki melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Rumah milik warga ini tersebar di hampir seluruh kapanewon.
Masing-masing rumah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 20 juta yang terdiri dari Rp 17,5 juta untuk biaya material dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang. Dengan anggaran yang diberikan tersebut tentunya belum bisa mencukupi kebutuhan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi yang layak sehingga tetap membutuhkan penambahan anggaran dari masing-masing pemilik rumah.
“Tahun ini ada 280 unit untuk Gunungkidul. Tapi pengentasan rumah tidak layak huni ini membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak, seperti Baznas, Universitas, dan pihak lainnya,” kata Salahudin Risyidi.
Lebih lanjut ia mengatakan, untuk pembangunan rumah tersebut meski stimulan dari pemerintah tidak terlalu besar namun warga harus memperhatikan struktur konstruksi bangunan. Hal ini dilakukan agar bangunan benar-benar kokoh, mengingat salah satu bencana yang perlu di waspadai berkaitan dengan gempa.
“Struktur bangunan yang wajib diperhatikan,” jelasnya dalam acara kick-off kolaborasi bertajuk GUMREGAH TENAN (Gerakan Untuk Membangun Rumah Sehat, Berdaya Guna Secara Terintegrasi dan Kolaboratif Melalui Aksi Nyata).
Bupati Gunungkidul, Sunaryanta, mengatakan saat ini Pemkab Gunungkidul masih memiliki PR pengentasan RTLH sekitar 14.000 unit rumah. Untuk penyelesaian permasalahan ini tentunya pemerintah kabupaten tidak bisa sendiri sehingga membutuhkan sokongan atau bantuan dari berbagai pihak mulai dari pemprov, pemerintah pusat dan CSR dari Universitas ataupun Perusahaan-perusahaan.
“Dengan intervensi melalui Gumbregah Tenan ini tentu akan banyak membantu Pemkab dalam pengentasan permasalahan RTLH,” jelas dia.
“Kami sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan,” tandas Sunaryanta.
Adapun beberapa program yang direncanakan dalam GUMREGAH TENAN meliputi, pembangunan 5 unit rumah layak huni, 30 unit toilet keluarga, 1 posyandu, serta pelatihan Membangun Kembali Rumah yang Aman dan Pola Hidup Bersih dan Sehat di Kalurahan Kedungkeris, Nglipar.
Selain itu, pembangunan 4 unit rumah percontohan yang beradaptasi iklim, serta penyediaan fasilitas air bersih bagi 200 sambungan rumah (SR) di Kalurahan Wunung, Kapanewon Wonosari. Pembangunan 109 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui dukungan dana komplementer dari Program BSPS, meliputi wilayah Nglipar, Playen, dan Patuk.