Jelang Pilkades Serentak, Bupati Minta Masyarakat Gunungkidul Jeli Memilih Pemimpin

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Pesta demokrasi pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Gunungkidul akan berlangsung pada Oktober 2018 mendatang. Berkaitan dengan momentum krusial ini, Bupati Gunungkidul, Hj Badingah mengajak masyarakat jeli dalam menentukan sikap memilih pemimpinnya. Hal ini lantaran momen Pilkades ini diharapkan bisa menjadi titik penting untuk menghasilkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Hasil dari Pilkades yang berkualitas tentunya akan sangat berdampak pada pemimpin yang dihasilkan.

Badingah mengatakan, ada 30 dari 144 desa di Gunungkidul yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa secara serentak pada 13 Oktober 2018 mendatang. Ia menghimbau

himbau kepada masyarakat desa agar tidak memilih calon kepala desa yang menggunakan politik uang.

“Jangan pilih kepala desa yang terindikasi menggunakan politik uang. Jika pada awalnya mereka mengeluarkan uang untuk pemilihan nantinya kalau terpilih akan menginginkan modalnya kembali,” kata Bupati, Rabu (15/08/2018).

Selain politik uang, bupati berpesan agar masyarakat juga mampu dengan jeli mengenal setiap calon. Hal itu dirasa sangat penting agar nantinya ketika menduduki jabatan dapat melaksanakan tugas secara maksimal.

“Telusuri rekam jejaknya, apakah calon kepala desa aktif di masyarakat atau tidak itu juga penting untuk dipertimbangkan, jika tidak aktif buat apa dipilih,” katanya.

Ia mengatakan saat ini pihaknya tengah gencar mengedukasi masyarakat Gunungkidul terkait pilihan kepala desa bahkan Pemilu 2019 mendatang. Sebab, tahun depan masyarakat akan menghadapi pemilu legislatif dan pemilihan presiden.

“Pilihan kepala desa adalah awal dari edukasi politik dimasyarakat, karena tahun depan adalah tahun politik,” katanya.

Sependapat dengan Bupati, salah satu calon kepala desa Ngawu, Suharjono mengajak masyarakat untuk jeli dalam memilih pemimpin.

“Pilkades adalah proses demokrasi di tingkat bawah memahami sepak terjang calon kepala desa (cakades) penting, apakah pernah bermasalah dengan hukum, atau menghalalkan politik uang,” tuturnya.