Ketersediaan Lapangan Kerja di Gunungkidul Sangat Rendah, Ketua DPRD Akan Panggil Sekda

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Memasuki tahun 2018 ini, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul didorong untuk bisa memperbaiki kinerja dalam hal penyediaan lapangan kerja. Selama ini, warga Gunungkidul masih sangat sulit mendapatkan pekerjaan. Sehingga tak jarang, mereka harus menerima pekerjaan yang secara finansial sebenarnya tidak layak karena memang ketiadaan pilihan.

Ketua DPRD Gunungkidul, Suharno menyebut bahwa perihal mengenai kurangnya lapangan kerja di Gunungkidul ini sudah merupakan masalah kronis yang terjadi sejak lama. Putra-putri terbaik Gunungkidul selama ini lebih banyak yang merantau dan tidak sempat lagi bekerja membangun daerah karena minimnya lapangan pekerjaan. Pihaknya mendorong ke depan memasuki tahun yang baru ini, pemerintah bisa lebih memberikan fokus pembangunan yang mengarah kepada ketersediaan lapangan kerja.

"Kita ingin mendorong pemerintah agar bisa menyediakan lapangan kerja bagi warga. Mengenai caranya bagaimana, secara teknis pemerintah seharusnya sudah mempunyai langkah atau program unggulan," urai Suharno, Selasa (02/01/2018).

Salah satu indikator yang bisa terlihat adalah selalu membludaknya para pelamar kerja manakala Pemkab membuka lowongan Tenaga Harian Lepas (THL). Terakhir pada akhir 2017 lalu, lowongan 72 formasi THL yang tersedia, dipadati hingga 3000an pelamar kerja.

"Hal ini menunjukkan pemerintah gagal dalam memberikan lapangan kerja bagi warga Gunungkidul dengan berbagai kewenangan maupun kebijakannya," ucap dia.

Melubernya pendaftar ini menurut politisi PDIP ini cukup tidak masuk akal. Dalam persyaratan lowongan, formasi yang dibutuhkan adalah angkatan kerja terlatih dengan pendidikan minimal adalah sarjana. Menjadi cukup aneh lantaran sebenarnya gaji THL Pemkab Gunungkidul tidak terlalu besar.

"Gajinya hanya 40 per hari. Ini berarti kalau dipotong hari Sabtu dan Minggu, upah yang didapat tidak sampai 1 juta. Ini yang saya sebut tidak masuk akal," imbuh dia.

Suharno berharap segera ada evaluasi menyeluruh dalam proses rekruitmen THL di lingkungan Pemkab Gunungkidul. Artinya, dari sisi penghasilan, THL harus ditingkatkan. Ia juga meminta sistem kontrak terhadap para THL dihilangkan serta ditiadakannya evaluasi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

"Kita akan panggil Sekda untuk meminta penjelasan sekaligus juga membahas solusi yang mungkin dilakukan termasuk mungkin melibatkan swasta. Ke depan saya ingin agar warga Gunungkidul bisa lebih mudah mencari kerja di tanah kelahiran," tandasnya.