KLB Demokrat Ditolak Kemenkumham, Ini Respon Kader Daerah

Wonosari,(pidjar.com)–Suhu politik di Partai Demokrat sejak beberapa waktu ini terus memanas penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang oleh sejumlah tokoh senior Partai Demokrat. Hasil KLB yang memunculkan nama Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat lantas didaftarkan ke Kementrian Hukum dan HAM untuk kemudian disahkan. Pada 31 Maret 2021 kemarin, pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yassona Laoly memutuskan menolak permohonan pengesahan hasil KLB yang dilakukan oleh kubu Moeldoko. Tak ayal kemudian, keputusan penolakan ini langsung disambut baik oleh para kader Demokrat di daerah.

Ketua Bintang Muda Indonesia (BMI) Partai Demokrat Gunungkidul, Eko Rustanto mengatakan, ada rasa lega tersendiri yang dirasakan oleh BMI dan kader demokrat di Kabupaten Gunungkidul pasca dibacakannya keputusan Kementerian Hukum dan HAM tersebut. Dengan demikian, Agus Harmurti Yudhoyono lah yang tetap menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

“Kami berterimakasih kepada Presiden, Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya atas keputusan yang diambil yaitu penolakan hasil KLB di Deli Serdang,” kata Eko Rustanto, Kamis (01/04/2021) saat dihubungi.

Lebih lanjut ia menjelaskan, DPC Partai Demokrat Gunungkidul sejak awal memang meyakini bahwa KLB yang dilakukan itu ilegal dan abal-abal. Sebab, mereka yang melakukan kongres tersebut bukanlah kader resmi demokrat. Terlebih apa yang dilakukan juga jelas sekali jika tidak sesuai dengan AD/ART partai.

“Apa yang mereka lakukan itu kan tidak sah. Langkah yang tepat adalah melakukan penolakan, dan itu telah dilakukan oleh pemerintah. Kami sangat bersyukur sekali,” ucap dia.

Ia menegaskan, selama ini kader Demokrat di Gunungkidul terus solid dan tetap mendukung AHY sebagai Ketua Umum Demokrat. Meski begitu, dengan adanya kejadian ini, organisasi dalam partai ini akan berupaya semakin solid dan merapatkan barisan para kader agar tidak goyah pendiriannya.

“Kami akan selalu solid dan mendukung langkah AHY termasuk bersiap dalam Pemilu dan Pilpres 2024 mendatang,” paparnya.

Keputusan pemerintah ini menjadi momentum bagi partai untuk bergerak hingga tingkat bawah dalam melakukan konsolidasi. Penguatan-penguatan kepartaian, pembinaan dan kegiatan lain berkaitan dengan kemasyarakatan akan semakin diintensifkan agar semua dalam satu jalur.

BMI sendiri merupakan organisasi partai ini memiliki target melakukan rekuitmen kader di Kabupaten Gunungkidul. Mulai sekarang, proses perekrutan sudah mulai dilakukan. Kader BMI ini nantinya akan dibekali pengetahuan tentang partai dan kewajiban yang harus dilakukan.

“Paling tidak satu kalurahan itu memiliki kader BMI. Ya ini sebagai persiapan di 2024 mendatang,” sambungnya.