Wonosari,(pidjar.com)– Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Gunungkidul mulai melakukan persiapan untuk kontestasi Pilkada 2019. Dua lembaga yang memiliki kewenangan dalam terselenggaranya pemilu ini tengah menyiapkan anggaran untuk pendanaan di tahun 2020 mendatang.
Ketua KPU Gunungkidul, Ahmadi Ruslan Hani mengatakan jika saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu koordinasi dengan pemerintah kabupaten (Bupati) untuk melakukan pembahasan pada pendanaan pilkada 2020 mendatang. Rancangan awal sendiri menyebutkan anggaran yang akan digunakan mencapai Rp. 29 miliar, mengacu pada beberapa kegiatan yang akan dilakukan menjelang pemilihan kepala daerah.
“Jumlah ini masih belum pasti. Bisa tambah atau berkurang, nanti tergantung hasil koordinasi dengan bupati,” kata Ahmadi Ruslan Hani, Kamis (25/07/2019).
Kemudian persiapan lainnya yang juga masih dalam bahasan dan menunggu peraturan dari KPU pusat adalah berkaitan dengan jumlah pemilih. Menurut Hani, nantinya yang akan menjadi acuan adalah daftar pemilih tetap (DPT) yang sebelumnya digunakan dalam pileg dan pilpres di bulan April lalu.
Lebih dari 500 ribu penduduk Gunungkidul akan menggunakan hak pilih mereka dalam Pilkada 2020 mendatang. Dari KPU nantinya juga akan merekrut petugas untuk melakukan pemutakiran atau coklit DPT yang ada. Adapun 500 ribu penduduk sendiri jumlahnya dapat berubah hingga di bulan pemilihan.
“Ada coklit ulang besok kalau mendekati bulan politik. Sementara persiapan masih pada pengajuan anggaran saja, mudah-mudahan segera ada kabar kapan akan dilakukan koordinasi,” imbuh dia.
Ketua Bawaslu Gunungkidul, Is Sumarsono mengatakan, Bawaslu sendiri juga telah melakukan penganggaran untuk segala keperluan Pilkada 2020 mendatang. Adapun anggaran yang akan diajukan ke pemkab yakni sebesar 9,5 miliar dengan rincian untuk beberapa kegiatan. Jumlah ini sempat ada pemangkasan, dimana ada rancangan awal anggaran yang diajukan mencapai Rp. 12 miliar, namun hitung-hitungan tersebut kemudian dibenahi kembali.
“Ada perbedaan memang dalam penganggaran antara Bawaslu dengan KPU. Anggaran kami jauh lebih sedikit, itu telah disesuaikan dengan kebutuhan kami,” papar dia.
Menurut mantan Komisioner KPU itu, segala kegiatan yang berkaitan dengan Pilkada 2020 akan dilaksanakan oleh Bawaslu di awal tahun 2020 mendatang, untuk 2019 ini dimaksimalkan dalam pembuatan rancangan kegiatan dan beberapa hal lainnya.
