Menguak Fenomena Gantung Diri Yang Biasanya Melonjak Setiap Awal Tahun

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Kasus gantung diri pertama yang terjadi hanya pada hari kedua tahun 2020 ini mendapatkan perhatian khusus kepada sejumlah pihak. Awal tahun sendiri perlu disikapi secara serius oleh instansi maupun masyarakat yang peduli terhadap terus maraknya kejadian bunuh diri di Gunungkidul. Hal ini lantaran berkaca pada data tahun-tahun sebelumnya, awal tahun biasanya banyak terjadi kasus bunuh diri.

Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Inti Mata Jiwa (Imaji), Sigit Wage Dhaksinarga memaparkan, pihaknya telah sejak beberapa waktu ini memang terus melakukan pemetaan kasus bunuh diri dengan cara gantung diri di Gunungkidul. Berdasarkan data yang ia miliki terkait peristiwa bunuh diri di Gunungkidul pada beberapa tahun terakhir ini, angka bunuh diri memiliki kecenderungan melonjak menginjak awal tahun. Jumlah ini akan menurun memasuki akhir Februari hingga Maret.

“Kecenderungannya memang seperti itu, namun jangan sampai menjadi kebiasaan. Ini PR kita semua, Pemerintah Gunungkidul bersama masyarakat, meskipun setiap tahun rerata 30 kasus, tapi jangan dijadikan kebiasaan,” ucap Wage kepada pidjar-com-525357.hostingersite.com, Jumat (03/01/2020).

Lebih lanjut ia mengatakan, anggapan bahwa bunuh diri memang sesuatu yang biasa saja membuat anggapan bahwa gantung diri bukan persoalan kemanusiaan. Padahal menurutnya, bunuh diri adalah masalah kemanusiaan. Hal tersebut lantaran kejadian yang sama terus menerus terjadi dan menghilangkan nyawa manusia.

“Seperti warga Gandu I Desa Bendungan kemarin sebetulnya sangat bisa diidentifikasi, karena sebelumnya mengeluh penyakit lambung, sementara penyakit lambung itu penyebabnya depresi, karena masalah,” beber pria yang baru saja dilantik sebagai Kepala Desa Karangasem, Kecamatan Paliyan ini.

Menurutnya, anggaran penanggulangan bunuh diri yang dianggarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul senilai Rp. 3,8 Miliar dengan ricinian 1,8 miliar untuk sosialisasi di 144 desa secara berkala merupakan hal yang lazim. Memang diperlukan anggaran yang cukup besar dalam rangka penanggulangan bunuh diri ini karena di dalamnya tidak hanya sekedar sosialisasi peraturan.

“Di dalamnya nanti akan ada teknik-teknik konseling terapan dalam Peraturan Bupati tersebut. Ini keperihatinan kita bersama, ini persoalan kemanusiaan yang harus kita atasi bersama,” imbuh Wage.

Dilanjutkannya, jangan sampai nantinya setiap tahun selalu ada tiga puluh nyawa warga Gunungkidul yang melayang dengan cara gantung diri, sementara semua pihak hanya diam saja. Perlu ada sinergitas antara bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan rakyat dan seluruh masyarakat dalam meretaskan kasus ini.

“Besok Sabtu, 4 Januari 2020 ini, Imaji akan melaksanakan kunjungan kepada sejumlah masyarakat di Gunungkidul yang pernah melakukan percobaan bunuh diri,” kata Wage.

Pemerintah nantinya harus mampu menggolongkan masyarakat yang beresiko bunuh diri. Ia memberi contoh penyakit dengan jangka lama, itu sudah bisa dikategorikan depresi.

“Misalnya penyakit yang sudah tiga bulan tak kunjung sembuh, dicek ke dokter manapun tak kunjung sembuh. Biasanya yang kita perhatikan hanya fisik tok, ndak sampai memperhatikan kesehatan jiwa seseorang,” tandasnya.

Peristiwa bunuh diri, lanjut Wage, tak berbeda jauh dengan peristiwa bencana di Gunungkidul. Hanya saja, menurut dia, wujudnya berbeda.

“Ini sama, sama-sama perkara kemanusiaan yang harus diingat bahwa dunia darurat bunuh diri. Setiap 40 detik, orang meninggal karena bunuh diri, dan orang yang bunuh diri lebih tinggi dari korban perang, ini bencana kemanusiaan jangan sembrono untuk mengatasinya,” tegasnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Gunungkidul, Heri Nugroho menambahkan, korban gantung diri kebanyakan karena tidak bisa menyampaikan uneg-unegnya. Perlu kepekaan lingkungan dengan cara silarutahmi.

“Pertemuan RT, ronda harus digalakkan lagi, ketika ada keluarga yang kelihatannya punya masalah segera dikunjungi agar membuka dialog,” ujar Heri.

Pihaknya saat ini telah nelakukan penganggaran melalui Dinas Kesehatan tentang forum silaturahmi yang nantinya fokus pada kesehatan jiwa. Di sisi lain, anggaran tidak terduga usulan dari desa melalui Dinas Sosial juga telah disiapkan.

“Tahun 2020 ini sekitar Rp. 300 juta, sedang proses program Sistem Layanan Rujukan Terpadu, khususnya untuk masyarakat yang memiliki resiko,” urainya.