Meradang Adanya Pemblokiran, Pokdarwis Rusak dan Sempat Hendak Bumihanguskan Fasilitas Wisata di Pantai Gesing

Panggang,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Konflik yang terjadi di kawasan Pantai Gesing, Kecamatan Panggang perihal pungutan dobel sempat memanas pada Kamis (06/06/2019) lalu. Pasalnya, Pokdarwis yang mengelola aktifitas wisaata di lokasi tersebut berniat membumi hanguskan sejumlah fasilitas yang ada di kawasan Pantai Gesing. Namun begitu, meski sempat terjadi pengerusakan, hal tersebut tidak berlarut dan berkembang menjadi tindakan lebih parah maupun anarkis.

Pengelola Buron Gesing (Buges) Aris mengatakan, permasalahan tersebut bermula ketika adanya unsur Muspika yang melakukan pemblokiran dan larangan menarik layanan jasa wisata. Padahal menurut Aris, sebelumnya pihaknya sudah melakukan komunikasi bersama Dinas Pariwisata (Dinpar) Gunungkidul perihal masalah pungutan jasa wisata tersebut.

“Satu hari sebelum lebaran itu pos TPR Gesing diblokir Kapolsek, Camat, pejabat kecamatan, Danramil dan kepala desa. Intinya saya tidak boleh menarik jasa wisata. Padahal Sabtu kemarin dengan Dinpar sudah clear mengenai pungutan di libur lebaran ini,” kata Aris kepada pidjar-com-525357.hostingersite.com, Sabtu (08/06/2019).

Hal lain yang memicu Pokdarwis kemudian meradang yakni ketika Muspika yang datang lalu melakukan pemblokiran secara mendadak. Anggota pokdariwis yang berada di lapangan kemudian merasa tersinggung dengan apa yang dilakuan oleh para aparat tersebut.

“Sebenarnya kami dan anggota sepakat wisata akan dibumihanguskan oleh anggota kami. Tetapi saya cegah, khawatir dampaknya sampai membakar mobil dan kendaraan lain. Gapura sudah kami robohkan, gasebo mau dibakar tapi dapat dicegah,” terangnya.

Suasana pun sempat mereda ketika beberapa pihak diantaranya dari unsur kepolisian dan anggota DPRD Provinsi DIY, Slamet SPd memberikan nasihat kepadanya. Aris sendiri menuding, para pihak yang berkeinginan menutup jasa layanan wisata tersebut tidak mengetahui akar permasalahan dan muasal ramainya kawasan wisata Pantai Gesing.

“Terus terang saya kecewa sikap Kapolsek yangg menggerakkan anggotanya memblokir pos kegiatan. Selama ini tidak ada pengunjung yang komplain tentang kami memungut Rp 5.000. Mereka memahami wisata Buron Gesing (BUGES) ini dibangun masarakat,” ujar dia.

Ia menjelaskan, selama retribusi diberlakukan mulai 1 januari kemarin, pihaknya tidak menerima manfaat sedikitpun. Padahal menurut Aris, pihaknya berhak menerima kompensasi lantaran sebagai perintis dari muasal ramainya kawasan tersebut.

“Kami sebagai perintis sepeserpun tidak diberi. Padahal wisata Gesing ini sepeserpun belum dibiayai pemda,” imbuhnya.

Dipaparkannya, pungutan sebesar Rp 5.000 itu digunakan untuk pengembangan wisata Buges. Adapun rinciannya, dana yang didapat akan digunakan untuk pembangunan, kebersihan, seragam petugas, keamanan dan perlengkapan.

Sementara itu, Sekretaris Dinpar Gunungkidul, Harry Sukmono mengaku bahwa dinas telah memonitor adanya ketegangan yang terjadi di kawasan Pantai Gesing. Disampaikan Harry, jika merujuk Perda yang ada, retribusi hanya bisa dilakukan oleh Pemkab Gunungkidul.

“Saya luruskan, bukan retribusi dobel, retribusi sah sesuai Perda yang mungut adalah Pemkab, dalam hal ini di Gesing, Bupati menugaskan kepada Pemdes Girikarto,” kata Harry.

Ia menambahkan, terkait ada pungutan lain yang seolah-olah retribusi menurutnya tidak boleh dilakukan. Saat ini pihaknya terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mencari solusi tersebut.

“Sedang kami koordinasikan dengan berbagai pihak sambil menunggu perkembangan, wait and see,” paparnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi DIY, Slamet menambahkan, pemerintah seharusnya duduk bersama untuk mencari solusi terbaik terkait kisruh obyek wisata Gesing ini. Saat ini, Pokdarwis menurutnya sudah mulai jenuh dengan janji-janji yang diberikan pemerintah.

“Mereka (pokdarwis) seperti tidak dianggap, ini yang saya tangkap. Padahal mereka ingin dimengerti. Kalau dari saya solusinya hanya satu, duduk bersama dicari solusinya dan diaplikasikan,” tandasnya.