Wonosari,(pidjar.com)–Adanya larangan pembelian pertalite mengunakan jerigen dikeluhkan oleh para nelayan di Kabupaten Gunungkidul. Pasalnya, akibat kebijakan ini, para nelayan harus merogoh kocek lebih dalam. Mereka terpaksa harus membeli BBM jenis pertamax dengan harga lebih tinggi untuk melaut. Untuk itu, mereka meminta solusi kepada pemerintah agar permasalahan tersebut dapat segera diatasi.
Salah seorang nelayan di Pantai Ngandong, Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Heri menceritakan, sejak awal Februari 2020 ini, para nelayan terpaksa membeli BBM jenis Pertamax untuk melaut. Hal ini terasa sangat berat dirasakan, terlebih ketika melaut, para nelayan membutuhkan puluhan liter bahan bakar guna memenuhi kebutuhan mesin perahu mereka.
“Selama ini kami membeli BBM jenis pertalite ke SPBU menggunakan jeriken. Cara ini jadi satu-satunya jalan karena di kawasan pesisir belum ada SPBU khusus melayani nelayan. Sedangkan untuk mesin tempel kapal jukung memerlukan puluhan liter sekali jalan,” terang Heri, Jumat (14/02/2020).
Sementara nelayan di wilayah Pantai Drini, Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari, Salinun menambahkan, penggunaan Pertamax untuk melaut sendiri sangat memberatkan nelayan karena dari segi biaya menambah pengeluaran. Satu liter Pertalite dicampur dengan oli hanya butuh biaya Rp9.000. Namun dengan pelarangan itu, maka harus merogoh kocek lebih dalam karena satu liter Pertamax campur dengan oli seharga Rp12.000.
“Padahal untuk sekali melaut bisa menghabiskan BBM hingga 30 liter,” kata Salinun.
Dirinya berharap ada solusi ke depannya terkait masalah sehingga tidak memberatkan masyarakat kecil. Salah satunya ialah dengan memperbolehkan nelayan membeli menggunakan jerigen.
“Semoga ada solusi, karena larangan itu bikin nelayan susah,” kata Salinun.
Terpisah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Gunungkidul, Johan Eko Sudarto memaparkan, larangan pembelian pertalite menggunakan jerigen merupakan kebijakan dari Pertamina. Ia juga tidak memungkiri bahwa kebijakan tersebut berdampak bagi nelayan kecil di kawasan pesisir selatan Gunungkidul.
“Kami berusaha memohon ada kebijakan khusus bagi nelayan agar diberikan dispensasi khusus. Tapi masih dikomunikasikan dengan Pertamina dan Kementerian ESDM,” terang Johan.
Dirinya berharap, nelayan di Gunungkidul masih bisa menggunakan Pertalite untuk bahan bakar mesin kapal mereka. Sehingga biaya operasional produksi dapat ditekan dan berdampak pada kesejahteraan nelayan.
“Harapannya nelayan bisa tetap membeli pertalite menggunakan jerigen dengan surat khusus dari Dinas Kelautan dan Perikanan atau hanya cukup menunjukan kartu nelayan,” kata Johan.
