Pemerintahan
Pasca BBM Naik, Tarif Angkutan Naik Hingga 30%, Hingga Pemerintah Bagi-bagi Bantuan Tunai
Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)– Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berdampak pada sejumlah hal, salah satunya adalah kenaikan tarif angkutan umum. Pasca diumumkannya kenaikan tersebut, Dinas Perhuhungan Kahupaten Gunungkidul bersama dengan pihak terkait dan Organda mengadakan koordinasi berkaitan dengan besaran kenaikan tarif tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan, Rakhmadian Wijayanto mengatakan, adanya kenaikan BBM kemudian disikapi pemerintah dan pelaku usaha transportasi. Kebijakan penyesuaian tarif tiket Kendaraan Bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) dan Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) menjadi sangat penting mengingat tentunya sektor usaha ini terdampak secara langsung berkaitan dengan kenaikan harga BBM.
Ia menjelaskan, untuk AKAP perhitungannya masih menunggu dari Kementerian Perhubungan, sebab kewenangan penyelenggaraan Angkutan AKAP berada di Kementerian Perhubungan. Sedangkan AKDP yang berada pada ranah pemerintah daerah, drafnya telah diusulkan. Di mana tarifnya mengalami kenaikan sekitar Rp. 5.000 yang semula Rp. 15.000 menjadi Rp. 20.000.
“Kalau AKAP rata-rata kenaikannya Rp. 20.000 sampai Rp. 30.000,” jelas Rakhmadian.
Ia menekankan adanya kenaikan tarif ini nantinya harus diimbangi peningkatan kualitas pelayanan. Sehingga masyarakat puas dengan layanannya meski tarif jasa angkutannya mengalami kenaikan.
Adanya kenaikan BBM tersebut, pemerintah pusat menggelontorkan program bantuan kompensasi BBM atau BLT BBM. Di Kabupaten Gunungkidul sendiri, ada puluhan ribu warga yang tersasar bantuan ini. Data perima BLT BBM digabung dengan penerima BPNT atau yang saat ini sering disebut dengan Bantuan Sembako.
“Gunungkidul ada 95.520 penerima bantuan kompensasi BBM. Hingga saat ini masih dalam proses penyaluran oleh PT Pos Indonesia,” jelas Kepala Bidang Penanganan Fakir dan Miskin, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak, Giyanto.
Ia mengungkapkan, besaran bantuan yang diberikan yaitu Rp. 150.000 per bulannya. Karena dua bulan maka penerima mendapatkan Rp 300.000 ditambah lagi dengan bansos sembako sebesar Rp 200.000.
“KPM menerima Rp 500.000 dari 2 sumber bansos tersebut. Untuk penyalurahn dari PT Pos kerjasama dengan kalurahan maupun kapanewon. Syarat khusus penerima adalah vaksin lanjutan, jadi kalau belum vaksin mereka harus ke Puskesmas dulu untuk vaksin atau screening baru kemudian bisa mengambil bansos,” tutupnya.
-
Uncategorized4 minggu yang laluDerita Suami Pasien Bersalin RSUD Wonosari, Bayi Meninggal, Luka Bekas Operasi Istri Bernanah Berbulan-bulan
-
Budaya4 minggu yang laluTradisi Bukaan Kyai Cupu Panjolo, Berikut Simbol-simbol yang Muncul
-
Uncategorized4 minggu yang laluTak Ada Sengketa Pilur, Lurah Terpilih Bakal Dilantik 26 November
-
Uncategorized3 minggu yang laluKnalpot Brong Jadi Incaran Khusus Operasi Patuh Progo 2026
-
Uncategorized3 minggu yang laluDiduga Bermuatan Solar Ilegal, Truk Tangki Berkapasitas Ribuan Liter Diamankan Polisi
-
Uncategorized3 minggu yang laluManajer KDKMP Sudah Ditempatkan di Gunungkidul, Beberapa Kalurahan Belum Punya Gerai
-
Uncategorized4 minggu yang laluDukung Program Strategis Pemerintah, KSPSI Dorong Penguatan Pengawasan Hingga Level Bawah
-
Uncategorized4 minggu yang laluGadaikan Motor Rekannya, Seorang Pemuda Diringkus Polisi
-
Uncategorized3 minggu yang laluSerangan Binatang Liar Ancam Ternak di Wilayah Selatan Gunungkidul, Warga Diminta Waspada
-
Uncategorized4 minggu yang laluDua Oknum Kejaksaan di Gunungkidul Diduga Terlibat Skandal Asusila
-
Uncategorized4 minggu yang laluBMKG Prediksi Hujan di Gunungkidul Baru Turun Desember, Ini Penjelasannya
-
Uncategorized3 minggu yang laluDana Desa Gunungkidul Turun Drastis, Kalurahan Tetap Diminta Maksimalkan Penyerapan
