Pengeluaran Fantastis 1,2 Miliar dan Dana Bantuan Kemendes Misterius, Aktifis Heran Pengelola Goa Pindul Hanya Setor 100 Juta ke Desa

Karangmojo,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Kemasyuran obyek Goa Pindul sebagai kawasan wisata top di Gunungkidul nampaknya masih belum dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo terutama yang tidak terdampak obyek wisata. Ratusan ribu pengunjung yang setiap tahunnya menyambangi obyek wisata tersebut rupanya belum menghasilkan pendapatan asli desa (PADes) yang signifikan untuk menunjang pembangunan Desa Bejiharjo. Ketidaktransparanan pengelolaan keuangan serta adanya beberapa pos anggaran yang diduga fiktif disebut menjadi penyebab kecilnya PADes yang diraup dari obyek wisata Goa Pindul tersebut. BUMDes Maju Mandiri Bejiharjo sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah dalam pengelolaan Goa Pindul dituding menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas hal ini.

Aktifis dari Jaringan Transparansi Desa, Bekti W Suptinarso mengungkapkan, berdasarkan penelusuran awal yang dilakukan pihaknya terhadap Laporan Pertanggungjawaban BUMDes Maju Mandiri Tahun 2018, memang terdapat beberapa kejanggalan dalam pos anggaran, terutama dalam hal pengeluaran. Berdasarkan LPJ tersebut, terdapat pendapatan sebesar Rp 2.325.770.000 yang didapat oleh sektor wisata dari hasil penjualan sebesar 219.000 tiket. Yang cukup mengherankan Bowo, sapaan akrab Bekti W Suptinarso, dari miliaran angka pendapatan tersebut, kemudian dalam laporan laba bersih hanya mendapatkan angka sekitar Rp 750.000.000.

“Kenapa pengeluarannya besar sekali sehingga sampai dalam 1 tahun saja sampai lebih dari 1,5 miliar? Untuk apa saja?,” ucap dia, Rabu (27/02/2019) siang.

Beberapa pos anggaran kemudian ia soroti untuk mencari sebab musabab membengkaknya pengeluaran tersebut. Salah satu pos pengeluaran terbesar dalam LPJ itu adalah pembiayaan pemandu susur Goa Pindul yang mencapai lebih dari 1,2 miliar. Menurut Bowo, pengeluaran ini tidak masuk akal mengingat selama ini, pembiayaan pemandu menjadi murni tanggung jawab dari operator. Ia sempat menanyakan hal tersebut kepada beberapa operator dan dijawab bahwasanya selama ini, operator hanya menyetorkan uang senilai Rp 5.000 per pengunjung kepada BUMDes sedangkan seluruh biaya operasional dibebankan kepada masing-masing operator yang membawa tamu.

“Ini yang perlu penelusuran lebih lanjut. Pengeluaran semacam ini untuk apa?,” tandas dia.

Penelusuran lebih dalam perlu dilakukan oleh berbagai unsur baik pemerintah desa Bejiharjo, Inspektorat Daerah, hingga aparat penegak hukum lantaran ia menduga bahwa pembengkakan pengeluaran ini hanya sebagai akal-akalan saja untuk menekan laba bersih yang nantinya juga disetorkan kepada Pemerintah Desa Bejiharjo dan dimasukan dalam PADes. Berkaitan dengan PADes ini, Bowo juga menyebut bahwa setoran sebesar Rp 113 juta kepada pemerintah desa terlalu kecil. Mengesampingkan adanya dugaan mark up pengeluaran operasional, dengan adanya laporan laba bersih sebesar Rp 750 juta dalam LPJ, seharusnya Pemdes mendapatakan bagian lebih dari Rp 200 juta. Hal ini sesuai dalam yang tercantum dalam AD/BUMDes Maju Mandiri bahwasanya dari laba bersih tersebut, Pemdes mendapatkan bagian sebesar 60 % yang meliputi 30% untuk PADes, 25% untuk penguatan modal, dan 5% untuk investasi.

“Sekali lagi pertanyaan saya, angka setoran untuk PADes sebesar Rp 113 juta itu dari mana hitung-hitungannya. Setoran PADes seharusnya 30% dan kalau ada dalih pembelian motor dan lain-lain itu aneh karena sepeda motor setahu saya merupakan bantuan dari BRI. Ini yang harus ditelusuri oleh aparat baik pemerintahan maupun penegak hukum,” urai Bowo.

Hal lain yang disoroti Bowo adalah perihal bantuan dari Kementrian Desa serta BRI yang didapatkan BUMDes Maju Mandiri pada 2018 silam. Bantuan tersebut nilainya cukup besar yaitu 1,5 miliar dari Kemendes dan 500 juta dari BRI. Dalam LPJ yang ada, tidak pernah disebutkan digunakan untuk apa bantuan dengan nominal yang cukup besar tersebut oleh manajemen BUMDes Maju Mandiri.

“Saya rasa dengan kesimpangsiuran angka yang cukup besar semacam ini, perlu ada audit menyeluruh pada BUMDes Maju Mandiri agar nantinya bisa bekerja maksimal dan sesuai tujuannya, menyejahterakan masyarakat Bejiharjo,” beber dia.

Direktur BUMDes Maju Mandiri Bejiharjo, Sariyanto

Sementara itu, Direktur BUMDes Maju Mandiri, Sariyanto membantah jika selama ini pihaknya tidak profesional dalam pengelolaan obyek wisata Goa Pindul termasuk dalam hal ini keuangannya. Menurutnya dalam pengelolaan maupun penggunaan dana telah sesuai dengan aturan yang ada. Bahkan dari BUMDes sendiri telah mengedepankan transparansi dari semua program hingga pelaporan. Sejauh ini BUMDes hanya mengutip dana Rp 5000,- dari setiap tiket masuk Goa Pindul dan pengelolaan obyek di dalamnya. Sedangkan operator wisata justru mengelola dana Rp 35.000,- untuk setiap pengunjung Goa Pindul.

Perihal adanya angka pengeluaran lebih dari 1,2 miliar sebagai pembayaran jasa pelayanan susur goa, Sariyanto menyebut bahwa hal tersebut berasal dari pendapatan keseluruhan dari pengunjung yang masuk ke Goa Pindul yakni sebesar Rp 40.000. Pendapatan tersebut kemudian dibagi yaitu Rp 5000 untuk BUMDes dan Rp35.000 untuk masing-masing operator. Namun kemudian aturan main tersebut telah dirubah oleh Dinas Pariwisata Gunungkidul terhitung mulai bulan Juni 2018, di mana dalam pembukuannya tidak secara keseluruhan ditulis Rp 40.000,- namun hanya pendapatan Rp 5000,- milik BUMDes saja yang dibukukan.

“Pokoknya selama ini kita jalankan sesuai dengan AD ART yang ada saja,” kelit dia.

Ia menggarisbawahi bahwa terhadap peran lembaga yang dipimpinnya, masyarakat umum jangan hanya melihat profit semata, melainkan juga benefit yang didapat. Tak hanya PADes saja yang menjadi sorotan, akan tetapi juga aset barang yang dimiliki oleh BUMDes. Dalam hal ini menurutnya, masyarakat bisa mengetahui dari rapat yang dilakukan jajarannya.

Disinggung mengenai adanya perang harga dari operator, ia mengungkapkan jika jajarannya seringkali mendengar hal itu. BUMDes telah melakukan sosialisasi terhadap 11 operator yang ada, di mana harga terendah sebesar Rp 25 ribu untuk seluruh operator. Jika pun masih terdapat permainan harga, itu di bawah tangan dan di luar ranah BUMDes.

Pernyataan Sariyanto sendiri langsung dibantah oleh operator Goa Pindul. Salah seorang pihak operator yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa yang ia ketahui, selama ini operasional susur Goa sepenuhnya dibiayai oleh operator. Dalam hal ini ia menyatakan, pihak BUMDes tidak pernah mengelola uang yang merupakan hasil dari operator. Secara mekanisme, para tamu yang datang membayar ke operator dan kemudian dari operator menyisihkan sebesar Rp 5000 untuk disetorkan kepada BUMDes Maju Mandiri. Sehingga ia kemudian sangat heran apabila ada pos anggaran pembiayaan susur goa yang nilainya cukup fantastis.

“Angka itu menurut kami fiktif karena memang tidak pernah ada. Kami operator yang sepenuhnya membiayai kok,” tandas dia.

Ia juga mempertanyakan pos pengeluaran di LPJ yang mencantumkan bagi hasil pramuwisata sebesar Rp 45.761.000. Pihaknya maupun 10 operator lain sepeserpun tidak pernah menerima uang bagi hasil tersebut. Hal lain yang juga membuatnya geleng-geleng kepala adalah adanya pos anggaran sarpras obyek wisata senilai Rp 36.471.500,-

“Lha sarpras apa yang dibangun BUMDes untuk kemajuan wisata? Jangankan sarpras, sedangkan bak sampah saja kami melakukan pengadaan sendiri. Setahu saya BUMDes cuma membangun pos kecil itu untuk mengecek tiket,” lanjutnya.