PPKM Darurat Resmi Diterapkan, Pemkab Minta Bantuan Penegak Hukum Lakukan Pengawasan

Wonosari,(pidjar.com)–Bupati Gunungkidul Sunaryanta meminta dukungan panewu hingga lurah serta aparatur negara dalam mendisiplinkan masyarakat saat masa penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Seperti yang diketahui, mulai hari ini hingga 20 Juli 2021 mendatang, Presiden Republik Indonesia menetapkan pemberlakuan program untuk mengantisipasi penyebaran virus covid19 ini..

Bupati Gunungkidul, Sunaryanta mengatakan, kasus corona di Gunungkidul terbilang tinggi. Sehingga perlu kerjasama yang kuat antara pemangku kebijakan dan aparat penegak hukum dalam penerapannya.

“Kami sedang menyusun Instruksi Bupati sebagai dasar pelaksanaan PPKM darurat, hasil rapat koordinasi dengan jajaran OPD, dan panewu menjadi pertimbabgan kami dalam rumusannya,” papar Sunaryanta.

Tak beda jauh dari aturan pusat, seluruh obyek wisata di Gunungkidul dipastikan ditutup pada masa PPKM darurat. Selain itu, semua rumah makan hanya diperbolehkan melayani take away atau pembelian dibawa pulang.

“Koordinasi intens akan kami laksanakan dengan penegak hukum agar ini bisa dilaksanakan, tentu demi menekan angka penambahan covid19 nantinya,” beber dia.

Sekretaris Daerah Gunungkidul Drajad Ruswandono menambahkan, berbagai fasilitas publik juga akan ditutup selama penerapanm PPKM Darurat ini. Termasuk di dalamnya kegiatan ibadah, wisata, seni budaya hingga olahraga.

“Termasuk rumah makan hanya melayani pembelian dibawa pulang, aturan ini juga berlaku untuk pedagang kaki lima hingga angkrinhan,” jelas Drajad.

Kemudian, untuk pasar tradisional, toko kelontong, supermarket dan swalayan dibolehkan buka hingga pukul 20.00 WIB. Adapun kapasitas sendiri juga dibatasi hanya boleh 50%.

“Untuk hajatan dan takziyah maksimal 30 orang. Ini kami meminta kerjasama penegak hukum untuk membantu mengawasi hal ini,” papar dia.