Program Bedah RTLH dan Jambanisasi Terus Digalakkan Baznas Gunungkidul

Wonosari, (pidjar.com)- Sebanyak 39 dari 57 rumah tidak layak huni (RTLH) yang direnovasi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), ternyata belum memiliki jamban yang memadai. Kondisi tersebut menjadi perhatian Baznas yang kini turut mengalokasikan bantuan untuk pembangunan fasilitas sanitasi bagi warga miskin.

Ketua Baznas Gunungkidul, Mustangid, mengatakan program renovasi RTLH tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan, tetapi juga peningkatan kualitas sanitasi rumah penerima manfaat. Sebab, keberadaan jamban yang layak menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kesehatan keluarga.

“Dari 57 itu kan ada 39 rumah yang belum ada jamban. Sekarang itu kita sudah perhatian ke jamban juga, jadi ada sampai hari ini jamban itu 39,” kata Mustangid, Jumat (2/10/2026).

Ia menjelaskan, sepanjang 2026 Baznas Gunungkidul telah merenovasi 57 RTLH. Jumlah tersebut melampaui target tahun ini yang ditetapkan sebanyak 38 rumah.

Capaian tersebut juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 40 rumah. Program ini menjadi salah satu upaya Baznas dalam mendukung pengentasan kemiskinan sekaligus menekan angka stunting di Gunungkidul.

Mustangid menyebut sasaran program RTLH diprioritaskan bagi keluarga miskin yang memiliki anak sekolah, balita, maupun ibu yang baru melahirkan. Prioritas tersebut diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan tempat tinggal yang lebih sehat bagi kelompok rentan.

“Tujuan dari program RTLH adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dan menekan jumlah stunting dengan menghadirkan rumah layak bagi warga miskin,” ujarnya.

Terkait mekanisme pengajuan bantuan, Mustangid menjelaskan usulan berawal dari lurah di masing-masing wilayah. Usulan tersebut kemudian diteruskan kepada panewu untuk dilakukan pendataan dan penilaian kondisi rumah bersama sejumlah pihak, termasuk Dinas Sosial tingkat kecamatan, relawan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), Kantor Urusan Agama (KUA), serta penyuluh agama.

Penentuan prioritas penerima bantuan dilakukan berdasarkan tingkat keparahan kondisi rumah dan kebutuhan renovasi di lapangan.

“Jadi yang meranking kondisi tingkat keparahannya itu justru Panewu dan tim Dinsos-nya kecamatan,” jelasnya.

Adapun besaran bantuan renovasi yang diterima setiap keluarga tidak selalu sama. Nilainya disesuaikan dengan tingkat kerusakan bangunan serta kebutuhan perbaikan masing-masing rumah. Meski standar bantuan dari Baznas RI sebesar Rp 25 juta, pencairan anggaran di tingkat penerima manfaat bersifat variatif.

“Jadi kita sangat variatif sekali, tidak kemudian serta-merta ini harus semuanya Rp 25 juta. Tetapi memang standardisasinya dari Baznas RI Rp 25 juta,” pungkasnya.