Politik
Putusan MK Mantan Napi Korupsi Tak Boleh Nyalon Pilkada, KPU Gunungkidul Tunggu Petunjuk Resmi
Wonosari,(pidjar.com)–Mahkamah Konstitusi mengabulkan sejumlah gugatan uji materi yang berkaitan dengan berlangsungnya Pilkada serentak. Rabu (11/12/2019) lalu, MK mengabulkan uji materi terkait batas waktu mantan narapidana kasus korupsi untuk maju dalam pemilihan kepala daerah.
Hal ini tentunya akan merubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) RI yang telah ditetapkan. Sebelumnya, dalam PKPU RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota yang saat ini berlaku, tidak dicantumkan larangan mantan narapidana kasus korupsi maju dalam Pilkada.
Dalam peraturan tersebut, hanya mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual yang tak boleh maju Pilkada. Inilah yang kemudian digugat oleh Perludem dan Indonesian Corruption Watch. Hasilnya, MK mengabulkan sebagian uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali Kota (UU Pilkada). MK memutuskan jeda lima tahun bagi mantan terpidana kasus korupsi yang ingin mencalonkan diri dalam Pilkada.
KPK meminta KPU mempertegas titik awal dihitungnya masa jeda selama lima tahun seperti dalam putusan MK. KPK berharap masa jeda tersebut dihitung setelah mantan koruptor yang ingin maju Pilkada menjalani seluruh putusan yang berkekuatan hukum tetap.
Menanggapi hal ini, Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul, Ahmadi Ruslan Hani saat dikonfirmasi Jumat (13/12/2019) menyatakan pihaknya belum bisa memberikan penjelasan detail terkait keputusan ini. Ia saat ini masih menunggu tindak lanjut dari KPU RI.
“Tentu keputusan ini akan memberikan perubahan terhadap PKPU RI,” jelas Hani.
Dalam putusan MK, mantan narapidana harus memiliki jeda lima tahun untuk dapat maju dalam Pilkada. Majelis hakim memastikan perubahan dilakukan terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
Dalam revisi pasal tersebut mendetailkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon kepala daerah. Selain mantan narapidana harus memiliki jeda 5 tahun untuk dapat maju dalam pemilu, mantan napi yang akan maju juga bukan merupakan pelaku tindak pidana berulang. Selain itu, mereka juga harus jujur dan terbuka menyatakan bahwa dirinya adalah mantan napi.
“Tapi nanti mekanismemya bagaimana kita sama-sama tunggu saja perubahan PKPU RI,” tandasnya.
-
Politik3 minggu yang lalu
Suara Jeblok, PDIP Akui Kalah Rekruitmen dan Salah Tunjuk Ketua Bapilu
-
Politik4 minggu yang lalu
Hampir Separuh Incumbent Tumbang, Termasuk Ketua DPRD
-
Politik3 minggu yang lalu
21 Caleg Baru Akan Duduki Kursi DPRD Gunungkidul
-
Sosial3 minggu yang lalu
Beda Hitungan, Jamaah Aolia Gunungkidul Mulai Sholat Tarawih Malam Ini
-
Pendidikan3 minggu yang lalu
Capaian Prestasi SMA Mubammadiyah Al Mujahidin di Olympicad Nasional
-
Peristiwa2 minggu yang lalu
Gunungkidul Dilanda Hujan dan Angin Kencang, Sejumlah Titik Porak Poranda
-
Uncategorized4 minggu yang lalu
Peternak Telur Gelar Rembuk Nasional Demi Menyongsong Panen Jagung 1,9 Ton
-
Pemerintahan4 minggu yang lalu
Waspada, 2 Bulan Terakhir Kasus DBD di Gunungkidul Tembus 280 Penderita, 2 Meninggal Dunia
-
Pariwisata6 hari yang lalu
Menjelajahi Sejumlah Wisata Ekstrem di Kabupaten Gunungkidul yang Patut Dicoba
-
Sosial4 minggu yang lalu
Perduli Layanan Masyarakat, Pengusaha Ini Salurkan 6 Unit Ambulans Untuk Warga Gunungkidul
-
Olahraga4 minggu yang lalu
Targetkan 25 Medali Emas, Pemerintah Janjikan Bonus Untuk Kontingen Popda Gunungkidul
-
Pemerintahan3 minggu yang lalu
Mega Proyek Pembangunan Gedung DPRD Gunungkidul Dilanjutkan Tahun Ini