Karangmojo, (pidjar.com)–Meski masih berusia muda, BUMDes Maju Mandiri Bejiharjo langsung menjadi BUMDes paling top di Gunungkidul. Bagaimana tidak, BUMDes Maju Mandiri dianugerahi dengan berbagai kemewahan yaitu mengelola kawasan wisata non pantai paling populer, kawasan wisata minat khusus Goa Pindul. Digadang-gadang, BUMDes Maju Mandiri ini akan menjadi tonggak kebangkitan Desa Bejiharjo. Pasalnya, dengan tingkat kunjungan yang mencapai ratusan ribu orang per tahun, kawasan wisata ini akan menyumbang pendapatan asli desa yang signifikan. Sehingga banyak masyarakat kemudian berharap Desa Bejiharjo bisa menjadi desa yang maju dan sejahtera.
Namun di balik harapan besar ini, saat ini justru tersimpan masalah yang cukup pelik. Sejumlah tokoh masyarakat menuding bahwa kinerja BUMDes sangat buruk. Kurang transparannya BUMDes Maju Mandiri dalam mengelola aset ekonomi desa membuat pendapatan asli desa tidak bisa optimal diraup. Alih-alih mensejahterakan masyarakat Bejiharjo, BUMDes Maju Mandiri justru dituding menjadi benalu dalam mengelola asset perekonomian Desa Bejiharjo.
Tokoh Forum Komunikasi Perpolisian Masyarakat (FKPM) Desa Bejiharjo, Suwargito menilai kinerja BUMDes Maju Mandiri layak diberikan raport merah lantaran kurang transparan dalam pengelolaan anggaran. Dampak dari ketidaktransparanan ini menurut Suwargito menjadi sangat luas yaitu menjadi tidak optimalnya pendapatan yang diraih.
“Jangankan mensejahterakan seluruh warga, kami di FKPM yang jelas-jelas SK-nya dari Polda DIY, keberadaannya sah secara hukum saja disingkirkan dengan semena-mena oleh BUMDes,” cerita Suwargito, Kamis (14/02/2019).
Sejak didirikan 21 Mei 2017 BUMDes Maju Mandiri dituding tidak melakukan upaya apapun untuk menarik minat kunjungan wisatawan ke Goa Pindul. Bahkan, ketidaan ada upaya promosi selama ini dituding menjadi penyebab anjloknya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Goa Pindul dari tahun ke tahun. Yang dilakukan BUMDes selama ini hanyalah menaikkan harga paket layanan dari Rp 35.000,- menjadi Rp 40.000,-.
“Dari Rp 40.000,- itu yang Rp 5000,- pengelolaannya ada pada BUMDes sedangkan yang Rp 35.000,- untuk masing-masing operator. Sampai saat ini masyarakat tidak tahu, dana yang Rp 5000,- itu totalnya dapat berapa dimanfaatkan untuk apa pelaporannya tidak jelas. Padahal nominalnya besar itu, kalau tidak percaya silahkan dicek data kunjungan wisatawan? Lantas berapa masuknya uang berapa nanti pasti ketemu pelanggarannya,” tudingnya.
Tudingan yang disampaikan Suwargito agaknya tidak salah, sebab dari data yang dihimpun pidjar.com dari Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, selama 3 tahun berturut-turut kunjungan wisatawan ke Goa Pindul bukannnya naik justru anjlok. Tahun 2016 pengunjung ada 174.097 orang, tahun 2017 turun menjadi 145.081 wisatawan dan tahun 2018 angkanya turun lagi hanya 114.461 orang.
Kades Bejiharjo, H Yanto
Sementara itu, Kepala Desa Bejiharjo, H Yanto menyatakan, bahwa selama tahun 2018 lalu BUMDes Maju Mandiri memberikan kontribusi PAD Desa sebanyak Rp 113 juta.
“Angka Rp 113 juta itu didapat dari 30% laba bersih BUMDes Maju Mandiri selama tahun 2018 mengelola 5 unit usaha, jadi bukan hanya dari sektor wisata Goa Pindul saja. Selain itu juga ada penyertaan modal berupa barang yang totalnya berapa saya lupa angkanya, itu bisa ditanyakan ke petugas lapangan,” terang H Yanto.
Direktur BUMDes Maju Mandiri Bejiharjo, Sariyanto
Kejanggalan sendiri nampak nyata lantaran saat dikonfirmasi terkait tudingan yang dilayangkan Suwargito, Direktur BUMDes Maju Mandiri, Sariyanto menyampaikan angka yang berbeda dengan yang disampaikan Kepala Desa Bejiharjo. Sebab pihak BUMDes Maju Mandiri selama tahun 2018 silam telah memberikan kontribusi sebanyak Rp 226 juta. Selama tahun 2018, pihak BUMDes Maju Mandiri berhasil menjual 219.000 lembar tiket untuk pengunjung Goa Pindul.
“Nah terkait beda angka pengunjung antara di BUMDes dengan yang ada di pos retribusi itu bukan salah kami. Yang berwenang mengurusi retribusi adalah perangkat desa yang ditunjuk Bupati, kalau kami ya hanya tiket yang dijual depan pintu goa itu. Harganya Rp 40.000,- dimana yang Rp 35.000,- dikelola operator, yang Rp 5000,- kami kelola,” jelasnya.
Selama tahun 2018, dalam laporan keuangan unit wisata dari penjualan tiket wisata Goa Pindul, BUMDes Maju Mandiri meraup dana Rp 2.325.770.000,-. Setelah dipotong berbagai macam pos pengeluaran, maka dari unit wisata ini diraih laba per Desember 2018 adalah sebesar Rp 750.563.715,-.
Beberapa operator wisata Goa Pindul yang dihubungi pidjar.com justru mengaku bingung dengan tata kelola administrasi BUMDes Bejiharjo. Sebab menurut mereka, ruh BUMDes sudah bergeser dari konsep awal pembentukan BUMDes tahun 2017. Hingga saat ini pun, para operator tidak mengetahui jumlah angka yang diraih dari hasil penjualan tiket yang dikelola BUMDes.
“Angka masing-masing operator yang disetor ke BUMDes kan berbeda jumlahnya. Dana Rp 5000,- itu kemudian dimanfaatkan untuk apa, jumlahnya berapa kami semua tidak tahu. Yang jelas konsep awalnya dari angka Rp 5000,- itu, yang Rp 1500,- adalah haknya desa. Jadi kalau kemudian setornya hanya kisaran seratus dua ratus juta rupiah, saya justru merasa heran,” terang perwakilan operator wisata Goa Pindul yang enggan disebutkan namanya.
Operator wisata Goa Pindul menilai Pengurus BUMDes kurang transparan dalam mengelola anggaran Rp 5000, tersebut. Pasalnya sebab setiap ditanya jawabannya simpang siur dan tidak sinkron dengan data yang dimiliki masing-masing operator wisata.
