Rencana Reses Makin Panas, Dari Penolakan Fraksi Nasdem Hingga Aktifis Minta Polisi Ambil Langkah Pembubaran

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Kebijakan untuk melaksanakan reses bagi kalangan DPRD Gunungkidul disebut merupakan kebijakan blunder. Kegiatan reses yang melibatkan masyarakat banyak ini dianggap tak sesuai dengan himbauan pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran covid19. Sejumlah penolakan terus muncul berkaitan dengan rencana ini. Tak hanya dari kalangan aktifis ataupun masyarakat, sejumlah kalangan internal di DPRD Gunungkidul pun juga menyuarakan penolakannya.

Salah satunya adalah Fraksi Nasdem. Fraksi yang memiliki 9 kursi di DPRD Gunungkidul ini membuat kebijakan untuk melarang anggotanya agar tidak mengikuti agenda tersebut jika jadi dilaksanakan.

Ketua Fraksi Nasdem DPRD Gunungkidul Ismail Ishom menuturkan, terkait dengan agenda yang diputuskan badan musyawarah DPRD Gunungkidul untuk reses di saat wabah ini, pihaknya langsung melakukan koordinasi dengan DPD Nasdem Gunungkidul. Dengan pertimbangan untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona, pihaknya memutuskan tidak mengikuti agenda reses tersebut.

“Keputusan kami tegas dan bulat, semua anggota fraksi tidak boleh mengikuti agenda reses tersebut,” terangnya kepada wartawan di Wonosari, Jumat (17/4/2020).

Dijelaskannya, saat ini pihaknya bersama Partai Nasdem gencar melakukan gerakan disinfektasi di desa desa bersama relawan. Selain itu ajakan social and phsysical distancing juga dilakukan sekaligus pembagian masker gratis. Menjadi tanggung jawab bagi pihaknya untuk ikut mengkampanyekan pencegahan penyebaran covid19. Dan kegiatan reses yang melibatkan banyak orang ini tentunya tidak sesuai dengan semangat tersebut.

“Kami ikut berjuang untuk memutus mata rantai penularan Covid – 19. Jadi kami memilih tidak ikut agenda reses, karena berbahaya,” tandasnya.

Pihaknya meminta, seluruh anggota fraksi bisa mengindahkan instruksi tersebut. Selanjutnya anggota fraksi diminta untuk gencar melakukan aksi sosial memutus mata rantai penyebaran virus Corona.

“Tidak boleh ada anggota Fraksi NasDem yang membangkang perintah partai ini,” lanjut dia.

Sementara itu, anggota Fraksi Nasdem Wulan Tustiyana mengaku siap menjalankan instruksi tersebut. Menurutnya agenda reses dalam situasi Covid – 19 justru kontraproduktif.

“Karena bagaimanapun berkumpul dengan 100 warga sangat berbahaya. Bagaimana menjaga phisical distancing kalau reses,” ucap Wulan.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Gunungkidul, Suharno menyebut bahwa polemik reses ini tidak boleh dipolitisir. Ia menginginkan agar permasalahan ini bisa secepatnya diselesaikan. Menurutnya, sebenarnya permasalahan penyelenggaraan reses ini bisa disederhanakan tanpa memunculkan kontroversi hingga ke tingkat masyarakat. Dalam hal ini, Ketua DPRD Gunungkidul memiliki wewenang untuk tidak menyelenggarakan agenda reses.

“Anggota dewan itu mau reses atau tidak ya surat tugasnya dari Ketua DPRD to. Anggota dan Banmus kalau tidak ada perintah ya tidak perlu rapat, apalagi sampai membuat surat ke Kapolres,” urai Suharno yang juga mantan Ketua DPRD Gunungkidul ini.

Pada prinsipnya, ia menjamin bahwa anggota DPRD Gunungkidul tidak ada masalah jika tidak digelar reses. Mengingat memang situasi dan kondisi yang terjadi saat ini.

“Jadi semua selesai sebenarnya kalau Ketua DPRD memerintahkan seluruh anggota untuk tidak menggelar reses. Jangan sampai nanti untuk fraksinya tidak boleh tapi malah memberikan surat tugas kepada fraksi lain,” urai politisi NasDem ini.

Penolakan keras disampaikan oleh aktifis Jerami, Rino Caroko. Secara keras, Rino menyebut bahwa pengagendaan reses ini adalah pengkhianatan kepada rakyat. Dengan situasi yang serba sulit yang dialami rakyat ketika pandemi corona ini, pelaksanaan reses yang menghabiskan anggaran miliaran ini sangat kontraproduktif. Hal ini disebutnya hanya menghambur-hamburkan uang rakyat.

“Anggaran segitu kan bisa dialokasikan untuk penanggulangan covid19. Dialokasikan untuk bantuan langsung kepada rakyat akan lebih baik,” ketus Rino.

Ia juga meminta kepada kepolisian untuk mengambil sikap tegas jika nantinya pelaksanaan reses ini tetap dipaksakan. Jika perlu, kepolisian harus bisa mengambil langkah tegas dengan pembubaran acara. Pengumpulan massa dalam jumlah banyak semacam ini dianggapnya telah melanggar maklumat Kapolri.

“Bubarkan saja kalau nekat, polisi harus berani,” tegas Rino.

Perlu diketahui DPRD Gunungkidul merencanakan menggelar reses sebanyak enam titik dan masing-masing titik menghadirkan 100 warga. Agenda ini dilakukan setelah Banmus menggelar rapat dan memutuskan mengadakan reses. Pimpinan DPRD pun meminta permohonan izin sekaligus masukan dari Polres Gunungkidul terkait rencana tersebut.