fbpx
Connect with us

Sosial

Resahnya Para Guru Honorer Lantaran Pemerintah Tahun Ini Putuskan Tak Angkat P3K

Diterbitkan

pada

BDG

Wonosari,(pidjar.com)–Keputusan pemerintah pusat terkait peniadaan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada tahun ini mendapat respon negatif oleh Forum Honorer Sekolah Negeri (FHSN). Pasalnya, saat ini Guru Tidak Tetap (GTT) di Gunungkidul sangat mengharapkan P3K sebagai jalan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ketua FHSN Gunungkidul Aris Wijayanto menyebut bahwa saat ini ada banyak anggota yang khawatir atas kebijakan pemerintah pusat tersebut. Kekhawatiran ini terjadi lantaran GTT di Kabupaten Gunungkidul kebanyakan berusia di atas 35 tahun. Sehingga mereka dipastikan tidak bakal bisa lolos untuk mendaftar calon pegawai negeri sipil (CPNS).

“Untuk mendaftar CPNS kami dipastikan tidak lolos karena ada peraturan umur maksimal 35 tahun, sedangkan kebanyakan GTT di Kabupaten Gunungkidul kebanyakan berumur lebih dari 35 tahun,” ucapnya, Senin (28/10/2019).

Dirinya berharap kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim yang baru saja dilantik agar kembali mempertimbangkan kebijakan tersebut. Selain itu, menjadi hal yang penting terkait dengan kesejahteraan GTT dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di setiap sekolah.

“Kami berharap mas menteri, dapat lebih memperhatikan kesejahteraan GTT maupun PTT. Paling tidak melanjutkan program,” katanya.

Selain lebih memperhatikan kesejahteraan GTT dan PTT dirinya juga berharap kepada Mendikbud untuk memperhatikan kompetensi. Karena menurutnya kompetensi guru untuk menjalankan kurikulum 2013 masih kurang.

Berita Lainnya  Hujan di Musim Kemarau, Ini Penyebabnya

“Kurikulumnya sudah siap, tetapi upgrading guru masih kurang. Banyak sekali-sekali guru-guru tanpa ada diklat tiba-tiba dihadapkan dengan kurikulum 13,” imbuh Aris.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Gunungkidul, Sigit Purwanto menyatakan, pada tahun ini rekrutmen yang dilakukan Pemkab Gunungkidul hanya dilakukan khusus untuk CPNS. Terkait hal ini, pihaknya telah mengajukan ratusan formasi.

“Pada tahun ini tidak ada rekrutmen untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tetapi hanya untuk CPNS. Awalnya kami ajukan sebanyak 345 formasi,” urai Sigit.

“Masih bisa berubah jumlahnya ditambah lagi Kemenpan RB memiliki menteri baru, petunjuk pelaksana masih menunggu baru akhir Oktober atau awal November bisa pengumuman,” sambung dia.

Iklan
Iklan

Facebook Pages

Iklan

Pariwisata

Berita Terpopuler