Semangat Kaum Disabilitas Mewujudkan Indonesia Inklusi di Tahun 2030 Mendatang

Playen,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Ratusan penyandang disabilitas dari berbagai daerah berkumpul di Gunungkidul. Para penyandang disabilitas tersebut bakal mengikuti Temu Inklusi Nasional yang dihelat di Desa Plembutan, Kecamatan Playen.

Yang menarik, para peserta Temu Inklusi Nasional ini akan diinapkan di rumah-rumah warga setempat. Diharapkan dengan adanya hal ini, nantinya menjadi sarana untuk menularkan toleransi di tengah masyarakat.

Direktur Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAP), Suharto memaparkan, kegiatan Temu Inklusi Nasional merupakan sarana pemyebaran ide-ide inklusi di semua stakeholder seperti pemerintah daerah, pemerintah pusat, hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

“Kami targetkan ada 400 penyandang disabilitas yang kita inapkan di rumah-rumah warga, agar warga dapat bersama penyandang disabilitas untuk merayakan keberagaman,” katanya saat ditemui di sela-sela kegiatan di Balai Desa Plembutan, Kecamatan Playen, Gunungkidul, Selasa (23/10/2018) siang tadi.

Program yang diselenggarakan tersebut merupakan bagian dari wacana untuk menggulirkan program Indonesia inklusi pada 2030 mendatang. Rencananya kegiatan semacam ini akan diselanggarakan tiap 2 tahun dengan harapan ide-ide yang muncul nantinya mampu diserap oleh pemerintah daerah.

Sementara itu Bupati Gunungkidul Badingah mengatakan dengan digelarnya Temu Inklusi Nasional di Kabupaten Gunungkidul diharapkan dapat memberikan saran dan masukan kepada Gunungkidul dalam membuat kebijakan yang ramah difabel. Sehingga kemudian nantinya wacana yang digagas mampu terwujud.

“Kita sangat mendukung bahwa pada tahun 2030 mendatang, Indonesia inklusi akan benar-benar terwujud,” imbuhnya.

Di Gunungkidul sendiri, kata Badingah, jumlah difabel masih tergolong banyak. Dari data yang ada, tercatat 7000 penyandang disabilitas di Gunungkidul mulai dari remaja, pelajar maupun orang tua.

“Akan kita berikan fasilitas-fasilitas bagi inklusi, kita selaku pemerintah daerah bahwasanya tidak ada perbedaan antara inklusi dan siswa lainnya,” tuturnya.

Badingah menyebut, saat ini di Gunungkidul sudah terdapat sekolah inklusi sejak 1993. Sehingga anak-anak berkebutuhan khusus dapat tertampung di lokasi tersebut. Badingah sekaligus juga menegaskan komitmennya kepada kaum difabel dengan menyatakan telah membuat Peraturan Bupati no 9 tahun 2016 terkait dengan pendidikan inklusi.

“Itu merupakan komitmen pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul, kita terus berusaha untuk remaja yang tidak memungkinkan untuk sekolah lagi akan kami beri pelatihan agar produktif, hal serupa juga berlaku bagi orangtua agar dapat mandiri dan tidak membebani orang lain,” pungkasnya.