fbpx
Connect with us

Pemerintahan

Tahun Ini, Hanya 10 Kecamatan Yang Dapat Jatah Paket Bantuan Rumah Tidak Layak Huni

Diterbitkan

pada

Wonosari,(pidjar.com)–Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memiliki pekerjaan rumah yang masih berat dalam penanganan masyarakat penghuni rumah tidak layak huni (RTLH). Pasalnya bedasarkan data yang ada masih ada kurang lebih 20.000 unit RTLH yang tersebar dan dihuni oleh warga miskin Gunungkidul. Tahun 2019 ini, pemerintah pusat dan provinsi kembali akan mengucurkan dana bantuan untuk pengentasan permasalahan ini. Ribuan paket bantuan pembangunan RTLH siap untuk didistribusikan ke kalangan masyarakat.

Kepala Bidang Perumahan, DPUPR Bambang Antono mengatakan, penyelesaian rumah tidak layak huni memang membutuhkan waktu yang lama. Pasalnya memang selain jumlahnya yang masih banyak juga karena kuota yang dimiliki dari bantuan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi masih belum mengcover secara keseluruhan. Dari pemerintah kabupaten pun juga belum memiliki keleluasaan dalam penuntasan rumah tidak layak huni.

“Data yang ada beberapa waktu lalu mencapai 25.000 kami baru bisa menyelesaikan kurang lebih 5000 unit rumah. Memang perlu ada kerjasama untuk paling tidak melakukan penyelesaian pada kondisi ini,” kata Bambang Antono.

Adapun tahun 2019 ini berdasarkan rapat koordinasi yang telah dilakukan, rencananya Gunungkidul akan mendapat bantuan 628 unit pembangunan rumah tidak layak huni dari pemerintah pusat. Kemudian untuk pemerintah provinsi jumlahnya kuota masih terus dipertimbangkan hingga mencapai lebih dari 1.000 unit. Jumlah bantuan ini menurut Bambang setiap tahunnya ada peningkatan agar sesuai program dari Presiden dan jajarannya baik permasalahan kemiskinan maupun permasalahan sosial lainnya dapat segera dituntaskan.

Berita Lainnya  Pemerintah Tetapkan Rekrut Ratusan Ribu PNS di Tahun 2018, Formasi di Pemkab Gunungkidul Masih Belum Jelas

Menurut Bambang, masing-masing penerima bantuan ini disesuaikan dengan kondisi rumah mulai dari atap, dinding dan lantai. Namun demikian, banyaknya terkadang swadaya yang harus ditanggung oleh penerima bantuan justru membuat pembangunan tidak maksimal. Dari pemerintah sendiri hanya memberikan bantuan stimulan senilai 15 juta yang diberikan sesuai material yang dibutuhkan.

“Kadang ada yang penerimanya tidak mampu untuk swadaya atau sudah dibangun tapi untuk kelanjutannya tidak maksimal. Dari kami kan berupa material, memang dukungan dari semua orang sangatlah diperlukan,” papar dia.

Rencananya bantuan RTLH itu akan disebar di 10 kecamatan dan 22 desa di wilayah Gunungkidul. Namun demikian masih harus dikoordinasikan dengan semua lini. Mayoritas memang penerima bantuan berada di daerah pedesaan ataupun daerah miskin. Kuotanya setiap desa memang berbeda-beda, mulai dari 20 unit hingga 57 unit.

Berita Lainnya  Penurunan Angka Kemiskinan Dinilai Pemkab Sebagai Dampak Perkembangan Pariwisata

“Tergantung data dari pusat dan daerah mana yang diprioritaskan. Kalau memang masyarakatnya banyak yang menghuni RTLH ya bantuan dititikberatkan di sana,” imbuhnya.

Ia pun berharap bantuan pembangunan semacam bedah rumah atau pembangunan RTLH dapat dilakukan semua kalangan, baik swasta, individual atau pemerintah desa sehingga percepatan penuntasan permasalahan hunian ini dapat segera terselesaikan. Sesuai dengan program pemerintah pula, seiring berkembangnya daerah kesejahteraannya juga mengalami peningkatan.

“Memang dalam menangani permasalahan ini tidak bisa instan, perlu tahapan-tahapan yang harus dilalui,” tutup dia.

Berita Terpopuler