Connect with us

Pemerintahan

UMP DIY Naik 4 Persen, Pemerintah Masih Tunggu Pembahasan Untuk Penetapan Kabupaten

Diterbitkan

pada

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Sri Sultan Hamengkubuwono X memastikan Upah Minimum Provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta tetap naik kendati di tengah pandemi. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DIY mengusulkan kenaikan UMP sebesar 3,33%. Sementara dari unsur serikat pekerja mengusulkan sebesar 8%. Dewan Pengupahan pun akhirnya memutuskan bahwa UMP 2021 naik sebesar 4%.

Kepala Bidang Ketenagakerjaan Disnaker Gunungkidul, Ahsan Jihadan mengatakan, secara menyeluruh UMP DIY naik menjadi Rp. 1.765.000,-. Besaran ini naik dimana sebelumnya besaran UMP Rp. 1.705.000,- per bulannya.

“Untuk di Kabupaten Gunungkidul berapa, kami masih akan melaksanakan pembahasan dengan dewan pengupahan,” jelas Ahsan, Sabtu (31/10/2020).

Sebelumnya, kondisi ekonomi yang melemah di masa pandemi membuat Kementrian Tenaga Kerja mengeluarkan Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada masa pandemi corona virus disease-2019. Ada tiga pertimbangkan yang ditekankan oleh Menaker dalam menghadapi penetapan Upah Minimum Provinsin di tengah kondisi pandemi.

Berita Lainnya  Petani Banyusoca Diperkirakan Mampu Hasilkan Rp 1 Miliar dari Panen Kedelai

Ketiga pertimbangan tersebut antara lain melakukan penyesuaian penetapan nilai upah minimum tahun 2021 sama dengan upah minimum tahun 2020. Selain itu juga melaksanaan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk poin yang ketiga menetapkan upah minimum pada 31 Oktober 2020. Namun demikian, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan HB X mengambil sikap untuk menaikan UMK.

“Akan kami upayakan agar naik,” kata Ahsan.

Saat dikonfirmasi Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Gunungkidul, Budiyono mengatakan pihaknya sudah menerima SE Kemenaker sejak dua beberapa hari yang lalu. Pada awalnya ia berharap kenaikan upah sebesar 40%.

“Tapi kami juga secara intens melakukan komunikasi dengan pihak Asosiasi Pengusaha Indonesia Gunungkidul,” kata Budi.

Pihaknya mengaku tak bisa berbuat banyak mengingat kondisi pandemi yang membuat angka Kebutuhan Layak Hidup juga menurun. Terlebih pekerja di Gunungkidul menurutnya juga tidak sepanas yang ada di pusat.

Berita Lainnya  Penanganan Covid Masih Prioritas, BLT Dana Desa Tetap Dilanjutkan Tahun Depan

“Yang penting kami terus diajak komunikasi sama pemerintah dan juga Aperindo,” tandas dia.

Iklan
Iklan

Facebook Pages

Iklan

Pariwisata

Pariwisata1 hari yang lalu

Listrik Kerap Padam, Sistem Pungutan Retribusi Non Tunai di Pantai Gunungkidul Terganggu

https://pidjar.com/wp-content/uploads/2026/03/VID-20260314-WA0005.mp4 Wonosari, (pidjar.com)–Penerapan sistem pembayaran retribusi wisata secara non-tunai di sejumlah Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) kawasan wisata pantai selatan Gunungkidul...

bisnis5 hari yang lalu

Pony Park Klaten Usung Konsep Wisata Ramah Hewan, Edukasi Interaktif Jadi Daya Tarik Utama

https://pidjar.com/wp-content/uploads/2026/03/VID-20260314-WA0005.mp4 Klaten,(pidjar.com)– Kehadiran Pony Park Klaten (POPA) yang dijadwalkan resmi dibuka pada 28 Juni 2026 tidak hanya menawarkan destinasi wisata...

Pariwisata1 minggu yang lalu

Libur Sekolah, Obyek-obyek Wisata Mulai Dibanjiri Siswa Study Tour

https://pidjar.com/wp-content/uploads/2026/03/VID-20260314-WA0005.mp4 Wonosari, (pidjar.com)-Libur sekolah tahun 2026 mulai menggerakkan sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) termasuk juga di Gunungkidul. Saat...

Pariwisata3 minggu yang lalu

Camping Syahdu di Pantai Watukodok

https://pidjar.com/wp-content/uploads/2026/03/VID-20260314-WA0005.mp4 Wonosari,(pidjar.com)– Gunungkidul memamg menjadi gudangnya wisata alam di DIY. Bagaimana tidak, gugusan pantai selatan Kabupaten Gunungkidul menyuguhkan panorama pesisir...

Pariwisata2 bulan yang lalu

Mulai Pertengahan Mei Mendatang, TPR Baron Direncanakan Hanya Layani Pembayaran Retribusi Non-Tunai

https://pidjar.com/wp-content/uploads/2026/03/VID-20260314-WA0005.mp4 Wonosari,(pidjar.com)– Pemerintah Kabulaten Gunungkidul terus berbenah dalam memperkuat tata kelola retribusi yang lebih transparan, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan...

Berita Terpopuler