Kekeringan Merambah 17 Kecamatan, Masyarakat Diminta Untuk Hemat Air

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Hujan yang tak kunjung turun hingga pertengaha. Oktober ini memperparah kekeringan di Kabupaten Gunungkidul. Saat ini kekeringan meluas hingga di 17 kecamatan dari total 18 kecamatan yang ada. Anggaran yang dimiliki pemerintah saat ini dirasa masih hingga beberapa hari ke depan.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul Edy Basuki menyampaikan, hingga pertengahan Oktober 2019 ini jumlah warga terdampak mencapai 130 an ribu yang tersebar di 16 kecamatan. Kecamatan yang baru terdampak kekeringan yakni Kecamatan Karangmojo.

“Kemarin terakhir masuk sebagian wilayah kecamatan Karangmojo,” katanya, Minggu (13/10/2019).

Ia menjelaskan, meski luas wilayah terdampak kekeringan bertambah, pemerintah belum menetapkan status darurat kekeringan. Menurutnya, anggaran yang dimiliki saat ini masih mencukupi. Hal itu tidak terlepas dari banyaknya pihak ke tiga yang memberikan bentuan kepada masyarakat.

“Alokasi anggaran 2019 untuk droping air sebanyak Rp530 juta, yang digunakan untuk membeli air dan kebutuhan droping seperti bbm dan spare part mobil tangki. Statusnya belum meningkat karena masih memiliki stok bantuan dari pihak ke tiga, jadi belum ada peningkatan status,” terang dia.

Lebih lanjut dijelaskan, nantinya jika status kekeringan ditingkatkan pihaknya bisa mengakses anggaran belanja tak terduga dan bantuan pemerintah pusat. Namun demikian, dikarenakan armada yang dimiliki terbatas, maka pihaknya akan bertahan dengan anggaran yang melekat di BPBD.

“Nanti setelah dananya akan habis status darurat baru akan ditetapkan,” ucapnya. 

Diperkirakan hujan di wilayah Gunungkidul dimulai November mendatang. Untuk itu pihaknya berharap masyarakat untuk menghemat air bersih.

“Untuk hujan diperkirakan Pertengahan November,” katanya. 

Sementara itu, Sekretaris Daerah Gunungkidul Drajad Ruswandono mengaku berterima kasih atas bantuan pihak ketiga untuk mengatasi masalah krisis air . Meski demikian, pemkab tidak ingin terus-terusan bergantung terhadap bantuan.

“Kami terus berupaya melakukan pencarian sumber air baru. Di dalam pembahasan APBD Perubahan 2019, pemkab tidak mengalokasikan tambahan untuk droping di BPBD. Akan tetapi, hal tersebut tidak menjadi masalah karena penambahan dana bisa memanfaatkan hasil efisiensi anggaran di OPD,” pungkas dia.