256 RTLH di Gunungkidul Selesai Diperbaiki 

Wonosari, (pidjar.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul menggelontorkan anggaran Rp 5,12 miliar untuk memperbaiki 256 rumah tidak layak huni (RTLH) pada 2026. Seluruh pengerjaan rumah yang mendapat bantuan tersebut diklaim telah rampung 100 persen.

Namun, realisasi fisik yang tuntas belum serta-merta menyelesaikan persoalan RTLH di Gunungkidul. Pasalnya, masih ada 15.342 rumah yang belum mendapatkan bantuan rehabilitasi.

Kepala Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul, Nur Giyanto, mengatakan bantuan perbaikan RTLH tahun ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Masing-masing penerima manfaat mendapatkan bantuan stimulan perbaikan rumah senilai Rp 20 juta,” kata Nur.

Kepala DPUPRKP Gunungkidul, Rakhmadian Wijayanto, menambahkan seluruh rumah yang menjadi sasaran program tahun ini telah selesai diperbaiki.

“256 telah selesai dengan anggaran masing-masing rumah sebesar Rp 20 juta dari APBD. Telah selesai 100 persen,” ujarnya.

Dengan anggaran Rp 5,12 miliar, pemerintah daerah mengalokasikan bantuan sebesar Rp 20 juta untuk setiap rumah. Program tersebut diharapkan membantu warga memperbaiki kondisi tempat tinggal agar lebih layak dihuni.

Meski demikian, bantuan yang diberikan bukan untuk menanggung seluruh biaya pembangunan atau renovasi rumah. Skema yang digunakan merupakan bantuan stimulan sehingga penerima manfaat juga diharapkan berkontribusi melalui swadaya.

“Perlu diketahui bahwa RTLH ini ada unsur swadayanya, kecuali yang bersangkutan miskin dan tidak punya daya. Pemerintah daerah support Rp 20 juta untuk pembangunannya, swadaya oleh masing-masing penerima,” jelas Rakhmadian.

Berdasarkan data DPUPRKP Gunungkidul, jumlah rumah tidak layak huni yang telah diperbaiki hingga 2026 mencapai 6.416 unit. Sementara itu, masih terdapat 15.342 RTLH yang belum mendapatkan rehabilitasi.

Pemkab Gunungkidul menyatakan penanganan RTLH akan terus dilanjutkan secara bertahap. Pelaksanaannya menyesuaikan kemampuan fiskal daerah, sehingga penanganan seluruh rumah yang belum layak huni membutuhkan perencanaan dan dukungan anggaran secara berkelanjutan.