Hingga Batas Akhir Jatuh Tempo Realisasi PBB-P2 Tembus Rp 23,2 Miliar

Wonosari,(pidjar.com)– Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Gunungkidul terus menunjukkan capaian positif. Hingga 8 Oktober 2026, penerimaan PBB telah mencapai sekitar Rp23,5 miliar.

Kepala Bidang Penagihan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Aji Sukendro mengatakan, hingga 30 September 2026 lalu realisasi penerimaan PBB telah mencapai Rp23,2 miliar. Angka tersebut telah melampaui target penerimaan pada triwulan III yang ditetapkan sebesar Rp20,5 miliar.

“Per 30 September kemarin Rp23,2 miliar. Per hari ini Rp23,5 miliar,” kata Aji, Kamis (8/10/2026).

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan target triwulan III telah terpenuhi. Meski demikian, BKAD masih memiliki pekerjaan untuk mengejar target penerimaan PBB hingga akhir tahun yang dipatok sebesar Rp26 miliar. Dengan demikian, masih terdapat sekitar Rp2,5 miliar penerimaan PBB yang perlu dikejar hingga akhir tahun.

Penagihan langsung kepada wajib pajak terus dilakukan oleh juru pungut. Setelah 30 September ditetapkan denda terhadap wajib pajak yang belum melakukan pembayaran.

“Masih terus dilakukan penagihan,” tandasnya.

Aji menambahkan, pemerintah daerah juga memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang tertib dalam pelaksanaan pembayaran maupun pemungutan PBB. Penghargaan tersebut diberikan dalam dua kategori, yakni reward pelunasan pajak serta reward penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

“Reward pelunasan pajak dan reward penyampaian SPPT,” ujarnya.

Penghargaan tersebut rencananya diberikan dalam kegiatan ceremonial yang akan digelar pada 27 Oktober mendatang. Penerima penghargaan tidak hanya berasal dari wajib pajak, tetapi juga petugas pungut yang dinilai memiliki kinerja baik dalam mendukung pencapaian penerimaan PBB.

“Besok tanggal 27 Oktober ada ceremonial penghargaan kepada WP dan petugas pungut,” imbuhnya.

BKAD berharap pemberian penghargaan tersebut dapat menjadi bentuk apresiasi sekaligus mendorong kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB. Dengan tingkat kepatuhan yang semakin baik, target penerimaan PBB hingga akhir 2026 diharapkan dapat tercapai.