Program RTLH Tahap Dua, 14 Kapanewon Dapat Kuota Ratusan Unit

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Pemerintah berupaya menuntaskan keberadaan rumah tidak layak huni (RTLH) di seluruh daerah, termasuk di kabupaten Gunungkidul. Dari pemerintah pusat sampai dengan di tingkat bawah setiap tahunnya menggelontorkan anggaran untuk pembangunan RTLH menjadi rumah yang layak. Seperti halnya tahun 2020 ini, meski sumber anggaran banyak yang dipotong akan tetapi program RTLH ini masih tetap berjalan.

Kepala Bidang Perumahan, Dinas Perkerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Bambang Antono mengatakan, untuk penanganan RTLH di kabupaten Gunungkidul saat ini berjalan sebagaimana mestinya. Di tengah potongan berbagai sumber dana, namun untuk pengentasan keberadaan RTLH sama sekali tidak terganggu.

Sebagai informasi, di tahun 2020 ini ada ribuan unit RTLH yang mendapatkan kucuran dana untuk dilakukan perbaikan. Adapun diantaranya program BPSP tahap 1 dari APBN, Gunungiudul mendapatkan kuota 600 unit dengan rincian per unit Rp 17,5 juta rupiah yang digunakan untuk upah dan bahan bangunan. BSPS tahap 1 ini menyasar di Kapanewon Ngawen dan Karangmojo.

“BSPS kita dapat lagi ditahap 2 dengan kuota 716 unit di 14 Kapanewon. Anggaran per unit Rp 17,5 juta, digunakan Rp 15 juta bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah pekerja,” kata Bambang Antono, Rabu (05/08/2020).

Selain itu, untuk DAK Gunungkidul mendapat 151 unit lokasi kumuh di Kalurahan Logandeng, Kepek, Selang, dan Baleharjo. Sumber dana untuk pengentasan kemiskinan dalam hal ini RTLH juga didapat dari APBD Provinsi. Program tersebut, Gunungkidul mendapat kuota 161 unit dengan nilai 35 juta per unit.

“Ini kita juga sedang proses persiapan untuk kelanjutan pengentasan RTLH. Meski masa pandemi kita tetap terapkan protokol kesehatan,”tambah dia.

Lebih lanjut Bambang mengungkapkan, ekonomi yang masih rendah memang menjadi salah satu faktor masih banyaknya rumah tidak layak huni di Gunungkidul. Untuk itu, pemerintah berusaha memberikan hunian yang layak dan nyaman bagi warga. Sehingga dapat meningkatkan kualitas dan taraf hidup penduduk Gunungkidul.

Data base line yang dimiliki pemerintah, masih ada 19.000 unit RTLH yang tersebar di wilayah Gunungkidul. Data tersebut masuk pada akhir 2019 lalu. Masih banyaknya keberadaan RTLH maka menjadi sebuah PR bagi pemerintah untuk penuntasan ini.

Pada RPJMD sebenarnya 2020 ini telah melampaui batas, kemudian 19.000 RTLH ini akan diperhitungkan kembali pada RPJMD 2020-2024. Dengan harapan banyaknya gelontoran anggaan bisa menuntaskan keberadaan RTLH di Gunungkidul.

Sementara itu, Lurah Logandeng, Suhardi mengungkapkan, tahun ini Logandeng mendapatkan 90 unit RTLH baik dari DAK maupun dari pemerintah provinsi. Sementara tahun ini Kalurahan belum menganggarkan pembangunan RTLH bagi penduduk setempat. Hal ini lantaran adanya sejumlah faktor.

“Informasi yang kami terima untuk BSPS provinsi akan dikulau bulan Agustus ini, sudah mulai persiapan. Kemudian DAK bulan Oktober,” jelas Hardi.

Dari kaluranan sendiri, juga terus berupaya selaras dengan program pemerintah. Hanya saja keterbatasan manggaran menjadi salah satu penghalangnya.

“Jadi tahun ini kita tidak (Kalurahan) menganggarkan. Kalau tahun lalu itu sebatas jambanisasi dan lantainisasi saja,” tutur dia.