55 Kalurahan Raih Penghargaan Lunas PBB-P2 Sebelum Jatuh Tempo

Wonosari, (pidjar.com) – Sebanyak 55 kalurahan di Kabupaten Gunungkidul mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul karena berhasil melunasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebelum jatuh tempo.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kepatuhan pemerintah kalurahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono, mengatakan ketetapan PBB-P2 Kabupaten Gunungkidul tahun 2026 mencapai Rp 27,57 miliar. Hingga 30 September 2026, realisasi penerimaan PBB-P2 tercatat sebesar Rp 23,44 miliar.

Dari pembayaran yang dilakukan sampai dengan tanggal 30 September 2026 lalu terdapat 55 kalurahan yang telah lunas PBB diantaranya dii Kapanewon Gedangsari, kalurahan penerima penghargaan meliputi Ngalang, Hargomulyo, Mertelu, Tegalrejo, Watugajah, Sampang, dan Serut.

Di Kapanewon Tanjungsari, terdapat Kalurahan Hargosari, Kemiri, Kemadang, Banjarejo, dan Ngestirejo. Kapanewon Purwosari yaitu Kalurahan Giripurwo, Giricahyo, Girijati, Giriasih, dan Giritirto.

Kapanewon Girisubo terdapat Kalurahan Balong, Jepitu, Karangawen, Nglindur, Jerukwudel, Tileng, Pucung, dan Songbanyu. Kapanewon Paliyan, yakni Kalurahan Sodo, sedangkan di Kapanewon Tepus terdapat Kalurahan Sidoharjo. Di Kapanewon Rongkop meliputi Melikan, Botodayaan, Petir, dan Karangwuni.

Kapanewon Ponjong terdapat Kalurahan Kenteng dan Tambakromo. Di Kapanewon Wonosari, penghargaan diberikan kepada Kalurahan Pulutan. Sementara di Kapanewon Playen terdapat Kalurahan Dengok. Kapanewon Patuk, kalurahan yang menerima penghargaan meliputi Beji, Bunder, Nglanggeran, Putat, Salam, Patuk, Ngoro-oro, dan Nglanggeran.

Kapanewon Nglipar yakni Kalurahan Pengkol dan Pilangrejo. Selanjutnya, di Kapanewon Ngawen terdapat Kalurahan Jurangjero dan Tancep. Sementara itu, di Kapanewon Semin terdapat delapan kalurahan penerima penghargaan, yakni Kalitekuk, Kemejing, Semin, Karangsari, Rejosari, Bulurejo, Bendung, dan Sumberrejo.

Menurutnya, peran pemerintah kapanewon dan kalurahan sangat penting dalam mendorong masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan. Dukungan panewu, lurah, dukuh, hingga masyarakat menjadi salah satu faktor yang membantu percepatan realisasi penerimaan PBB-P2.

“Untuk penagihan terhadap wajib pajak yang belum melakukan pembayaran masih kami lakukan secara langsung,” kata Putro Sapto.

Sementara itu, Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, mengatakan penerimaan pajak daerah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan di 18 kapanewon dan 144 kalurahan di Gunungkidul.

Untuk itu, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah kalurahan, dan masyarakat perlu terus diperkuat agar kemandirian fiskal daerah semakin meningkat.

“Tentu kami sangat mengapresiasi kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak tepat waktu. Termasuk mengapresiasi kinerja pamong dan petugas pungut pajak yanh telah berusaha semaksimal mungkin dalam pelayanan hingga ada puluhan kalurahan yang punas pajak sebelum tanggal jatuh tempo,” ucap Endah.

Endah berharap capaian pelunasan PBB-P2 tepat waktu tersebut dapat menjadi motivasi bagi kalurahan lain untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, pemerintah daerah juga terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan perluasan akses pembayaran pajak, termasuk melalui pemanfaatan sistem pembayaran digital, agar masyarakat semakin mudah memenuhi kewajibannya.

“Sudah ada aplikasi pembayaran yang memudahkan masyarakat serta mengantisipasi kebocoran pajak. Maka dari itu kami instruksikan agar lurah dan panewu untuk ikut mensosialisasikan ke masyarakat mengenai pembayaran non tunai ini,” sambung dia.

Dipaparkan berdasarkan data per 30 September 2026, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Gunungkidul mencapai Rp 316,74 miliar atau 87,87 persen dari target Rp 360,42 miliar. Sementara itu, penerimaan pajak daerah mencapai Rp 111,12 miliar atau 81,24 persen dari target Rp 136,76 miliar.

Selain memberikan penghargaan pada kalurahan yang lunas PBB-P2, pemerintah juga memberikan penghargaan bagi usaha atau wajib pajak dengan nilai pajak terbesar serta undian 2 unit sepeda motor bagi wajib pajak.

Diantaranya pada sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) jasa perhotelan, penghargaan diberikan kepada Queen of the South Beach Resort dengan objek pajak Queen of the South Beach Hotel, PT Ndalem Tentrem dengan objek pajak Hotel Santika, serta PT Heha Lancar Kreasindo dengan objek pajak Heha Ocean Glamping.

Untuk sektor PBJT makanan dan minuman, penerima penghargaan yakni PT Roti Kehidupan Indonesia dengan objek pajak Petit Paris Boulangerie, PT Ndalem Tentrem dengan objek pajak Restoran Hotel Santika, serta PT Anugerah Heha Jaya dengan objek pajak HeHa Skyview Resto.

Sementara itu, pada sektor PBJT jasa kesenian dan hiburan, penghargaan diberikan kepada PT Anugerah Heha Jaya dengan objek pajak HeHa Skyview (Wahana Ekologi), PT Biru Bianti Indonesia dengan objek pajak Wahana Ekologi Obelix Sea View, serta CV Besar Atas Kasih Abadi dengan objek pajak Pictniq Land.

Adapun dari sektor pajak reklame, penerima penghargaan meliputi Karya Satria ADV, PT Djarum, dan PT Bias Promosindo Jaya. Sedangkan pada sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), penghargaan diberikan kepada PT Sugih Alam Anugroho, PT Anindya Mitra Internasional, dan CV Giri Kencana.