RTRW Baru Gunungkidul Tak Hapus Pelanggaran Tata Ruang Lama

Wonosari, (pidjar.com)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menegaskan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2026-2046 tidak serta-merta menghapus pelanggaran tata ruang yang telah terjadi sebelumnya.

Pemkab tetap akan melakukan penegakan aturan terhadap pemanfaatan ruang yang dinilai melanggar ketentuan. Pengawasan juga bakal diperkuat seiring berlakunya RTRW baru.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) Gunungkidul Fajar Ridwan mengatakan RTRW terbaru telah ditetapkan melalui Perda Nomor 5 Tahun 2026. Dokumen tersebut menjadi salah satu pedoman utama dalam pemanfaatan ruang di Gunungkidul selama 20 tahun ke depan.

“Penetapan RTRW baru bukan berarti menghapus pelanggaran tata ruang yang terjadi sebelumnya,” kata Fajar, Jumat (6/11/2026).

Menurutnya, pelanggaran tata ruang yang sudah terjadi tetap harus ditangani sesuai aturan. Dengan demikian, keberadaan RTRW baru tidak dapat dijadikan alasan untuk menganggap persoalan pemanfaatan ruang pada masa lalu selesai begitu saja.

Di sisi lain, DPTR akan memperkuat pengawasan terhadap pemanfaatan ruang. Pengawasan tersebut dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari verifikasi, klarifikasi, penilaian hingga audit tata ruang.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pemanfaatan ruang di Gunungkidul berjalan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

“Ke depan DPTR memperkuat sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha. Tujuannya supaya pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan,” jelasnya.

RTRW Gunungkidul 2026-2046 sendiri membawa sejumlah perubahan dalam peta pemanfaatan ruang. Salah satunya adalah peningkatan luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dari sekitar 5.500 hektare menjadi sekitar 23.400 hektare.

Selain itu, Kawasan Peruntukan Industri (KPI) juga diperluas dari sekitar 600 hektare menjadi lebih dari 2.000 hektare. Kawasan industri tersebut berada di Mijahan dan Candirejo, Kapanewon Semin.

Fajar mengatakan RTRW juga menjadi dasar penyusunan aturan turunan, terutama Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Saat ini, dari tujuh RDTR yang telah ditetapkan, baru dua yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS).

Sementara lima RDTR lainnya masih dalam proses penyusunan dokumen. Kelima wilayah tersebut meliputi Pansela Tengah, Pansela Barat, Perkotaan Wonosari, Baturagung Timur, dan Baturagung Barat.

DPTR menargetkan seluruh RDTR tersebut dapat terintegrasi dengan OSS pada 2028-2029. Setelah penyusunan RDTR rampung, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang akan menjadi salah satu fokus pekerjaan DPTR.