Ada Pertimbangan Khusus, Beberapa Desa Pilih Tidak Laksanakan Program Setengah Miliar Masker

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan program gerakan setengah miliar masker bagi penduduk dengan harapan mampu mengantisipasi penyebaran virus covid 19 dan menumbuhkan perekonomian melalui BUMDes. Namun demikian, program ini juga mengacu pada ketersediaan anggaran Dana Desa BUMDes di masing-masing kalurahan. Dengan begitu, tidak semua kalurahan di Gunungkidul melaksanakan program tersebut.

Carik Kalurahan Banaran, Kapanewon Playen, Andi Setiawan mengatakan, di Kalurahan Banaran tidak menerapkan program pengadaan masker. Ada beberapa pertimbangan yang menjadikan kalurahan ini tidak mengadakan masker diantaranya sejak masa tanggap darurat ditetapkan beberapa waktu lalu, pemerintah kalurahan telah melakukan pembagian masker untuk warganya.

Kemudian berdasarkan hasil rapat yang dilakukan dengan BPD dan lembaga lainnya menyepakati, pengadaan belum masuk pada APBD Kalurahan, kemudian belum ada BUMDes maupun unit usaha perdagangan. Pengadaan dalam jumlah banyak juga membutuhkan waktu yang lama, anggaran yang ada digunakan untuk penyaluran bantuan langsung tunai dan untuk Dana Desa tahap 3 sementara ini belum cair.

“Disesuaikan dengan kondisi juga. Informasinya ada yang menindaklanjuti program itu yakni yang memiliki BUMDes unit jual beli,”ujar Andi, Rabu (02/09/2020).

Di kalurahan ini, sekarang pemerintah sedang melanjutkan program pembangunan fisik yakni pembangunan GOR. Pelaksanaan melanjutkan pembangunan GOR itu sesuai dengan hasil musdes beberapa waktu lalu. Untuk penyaluran BLT rencananya akan dimulai Jumat besok, penerima bantuan sendiri juga diganti dari daftar terdahulu sebagai upaya pemerataan.

Terpisah, Lurah Pacarejo, Suhadi mengatakan pihaknya belum melakukan tindak lanjut program sejuta masker yang digagas oleh pemerintah pusat itu. Dirinya masih menunggu kebijakan dari pemerintah kabupaten dalam hal ini peraturan bupati yang mengatur tentang pengadaan masker itu.

“Disesuaikan dengan kondisi di masyarakat. Saya rasa di satu orang juga sudah memiliki lebih dari satu masker bahkan lebih dari 5 masker. Nanti kita lihat tingkat urgensinya bagaimana sembari menunggu langkah pemkab (Perbup),” jelasnya.

Perbup sendiri menurut Suhadi sangat penting sebagai dasar pelaksanaan program di tingkat kalurahan. Sekarang, dari pemerintah kalurahan Pacarejo sedang melanjutkan program BLT dan pembangunan fisik seperti jalan usaha tani, cor rabat, toilet komunal dan beberapa kegiatan lainnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD) Gunungkidul, Subiyantoro mengatakan, surat edaran mengenai program tersebut telah diterima oleh kalurahan sejak beberapa waktu lalu. Tindak lanjut program diserahkan ke pemerintah kalurahan, baik terkait dengan aturan maupun pengawasannya.

 “Kita tidak memantau karena itu sudah diserahkan ke pemerintah Kalurahan. Dipersilahkan Kalurahan menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masing-masing,” ucap Subiyantoro.

Disinggung mengenai perkembangan program tersebut, pihaknya sementara ini juga belum memegang data terkait wilayah manasaja yang telah menerapkan dan melakukan program itu.

“Sementara juga belum ada lapran mana yang melakukan program itu. Sekarang ini pemerintah kalurahan juga sudah mulai ada yang melakukan pembangunan fisik, tapi progresnya masih sangat sedikit,” terangnya.