fbpx
Connect with us

Pemerintahan

Akan Kirim Surat Peringatan, Pemerintah Minta Perusahaan Ayam Raksasa Hentikan Proses Pembangunan

Published

on

Wonosari,(pidjar.com)–Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengancam akan menutup lokasi peternakan unggas milik PT Widodo Makmur Unggas di Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu. Hal tersebut terpaksa akan dilakukan lantaran saat ini perusahaan terus melakukan aksi pembangunan sarana dan prasarana meski belum memiliki izin.

Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul, Drajat Ruswandono menyampaikan bahwa pihaknya hari ini telah melakukan rapat koordinasi terkait polemik pembangunan peternakan di Padukuhan Tonggor, Desa Pacarejo, Semanu tersebut. Hasilnya, dipastikan pembangunan peternakan tidak menyalahi tata ruang.

Meski demikian, ia memaparkan bahwa persoalan ini sebenarnya terkait dengan legal formal pengurusan AMDAL. Hingga saat ini, izin AMDAL tersebut masih belum bisa diselesaikan oleh PT Widodo Makmur.

“Masalahnya adalah, meski izin belum keluar, pihak investor sudah mulai melakukan pembangunan fisik,” kata Drajad, Rabu (12/08/2018) kemarin.

Dalam hal pembangunan fisik yang telah dilakukan meski belum mengantongi izin tersebut, Drajad menyebut bahwa pihaknya tidak tahu menahu. Ia berdalih bahwa memang terkadang di lapangan, pengawasan tidak bisa dilakukan secara menyeluruh. Drajad menyebut, memang terkadang dari pihak investor menyalahi peraturan dengan mulai membangun fisik sementara perizinan baru diurus.

Berita Lainnya  Rawan Terdampak Gelombang Tinggi, TPI Drini Akan Dipindah

Persoalan perihal PT Widodo Makmur Unggas ini sebenarnya bisa terhindarkan jika pihak investor mengindahkan saran dari pemerintah. Tiga bulan sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Gunungkidul telah memberikan saran kepada perusahaan agar segera menyusun dokumen lingkungan. Namun sampai saat ini belum juga diselesaikan.

Drajat menegaskan, pemerintah akan memberikan surat peringatan jika pengusaha tersebut terus melakukan pembangunan fisik.

“Kami akan menegur yang kedua, untuk segera secepatnya memenuhi persyaratan dokumen lingkungan,” tandasnya.

Drajad meminta agar pihak investor mau untuk bekerja sama dengan pemerintah dengan jalan menghentikan sementara proses pembangunan. Ia kembali mengancam akan mengambil langkah tegas apabila investor nekat untuk terus melaksanakan proses pembangunan.

Surat peringatan sendiri disebut Drajad akan segera dikirimkan pada satu sampai dua hari ke depan. Selama proses ini, ia kembali menghimbau kepada pihak investor agar tidak kembali menambah bangunan.

Berita Lainnya  Kisah Pilu Warga Peserta PDM Dinsos DIY, "Diselamatkan" Dari Jalanan Untuk Terlunta-lunta di Huntap

“Mungkin (dikirim) besuk atau lusa,” katanya.

Menurutnya, hasil koordinasi dengan semua pihak hari ini diketahui ada beberapa informasi yang tidak benar. Dia mencontohkan, jika perusahaan tersebut sudah memiliki instalasi pengolahan limbah. Terkait dengan saluran pembuangan ke luweng yang dikeluhkan, sebenarnya hal tersebut untuk membuang air hujan dan bukan untuk limbah.

“Tadi kami rapat ternyata tidak semua betul. Ternyata pengusaha sudah menyiapkan ipal. Siapapun tidak akan bertaruh, masak perusahaan besar membuang kotoran masuk ke luweng yang nantinya berpotensi akan menimbulkan masalah di kemudian hari,”ujarnya.

Pemerintah mengklaim jika masyarakat di sekitar Padukuhan Tonggor tidak ada yang memprotes terkait keberadaan peternakan. Sebab, masyarakat juga mendapatkan pekerjaan di perusahaan tersebut. Selain itu, limbah industru peternakan ayam tersebut nantinya juga bisa dimanfaatkan warga sebagai pupuk.

“Masyarakat di sana tidak ada yang protes lho. Kalau protes pak dukuh dan pak lurah sudah ke sini,” tutupnya. (Kelvian Adhi)

Advertisement

Facebook Pages

Advertisement

Pariwisata

Berita Terpopuler