Antisipasi Perpecahan, Pemerintah Gunungkidul Minta FKUB Untuk Memaksimalkan Fungsi

Wonosari,(pidjar.com)–Menjelang pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang pasti sarat akan perpecahan di tengah masyarakat akibat perbedaan pilihan. Dalam rangka antisipasi, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul secara langsung meminta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dapat ikut serta memberikan kontribusi menghadapi pesta demokrasi tahun depan.

Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi mengatakan,  jelang pemilu yang akan diselenggarakan pada tahun depan itu sangat berpotensi terjadinya perpecahan di masyarakat. Untuk itu, pihaknya berharap kepada seluruh elemen masyarakat  tetap mampu menjaga kerukunan.

“Salah satunya kami berharap kepada FKUB agar lebih memaksimalkan fungsinya,” kata Immawan saat ditemui usai kegiatan FGD di kantor Pemkab Gunungkidul, Rabu (12/09/2018).

Immawan mengatakan, FKUB mampu melakukan pendekatan melalui kelompok agama. Sebab komunikasi akan lebih tepat sasaran jika dilakukan oleh tokoh agama.

“Dalam menghadapi Pemilu ajakan positif dari tokoh agama masing-masing akan lebih mengena ke pribadi masyarakat. Tokoh keagamaan akan lebih mudah diterima ketimbang dari pandangan formal atau Undang-undang,” ujar Immawan.

Dilanjutkan Immawan, dengan komunikasi yang baik itu dapat menghindari gesekan di masyarakat. Ia berpesan Pemilu yang dapat dikatakan momen singkat, jangan sampai memecah belah masyarakat.

“Pemilu dapat dikatakan hanya satu menit. Jangan sampai merusak persatuan masyarakat yang sudah dibangun bertahun-tahun. Justru dengan adanya perbedaan dapat menguatkan di tengah masyarakat, bukan memecah belah,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Gunungkidul, Iskanto mengungkapkan saat ini kerukunana di Gunungkidul sudah cukup baik. Meski begitu jelang Pemilu 2019 ini menjadi perhatian tersendiri, dikhawatirkan terpengaruh suhu politik yang meningkat.

“Kerukunan umat beragama sudah lancar terjaga di Gunungkidul. Bagaimanapun juga menghadapi 2019 suhu politik pasti meniningkat. Dan perbedaan politik bisa mempengaruhi umat beragama,” kata Iskanto.

Para tokoh agama, tokoh politik diharapkan bisa mengarahkan kepada anggotanya menjaga kerukunan. Menurutnya potensi munculnya konflik tidak hanya berlatar karena berbeda agama, bahkan yang beragama yang sama tidak menutup kemungkinan timbul konflik.

“Harus terus dijaga rukun sesama umat agama yang sama, lalu dengan yang berbeda agama, dan kerukunan dengan pemerintah,” ujarnya. (kelvian)