Akhir 2019, Pemerintah Klaim Angka Kemiskinan di Gunungkidul Tinggal 12,5%

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Upaya pemerintah kabupaten Gunungkidul dalam menekan angka kemiskinan yang selama ini menjadi permasalahan sosial diklaim telah menampakkan hasil yang signifikan. Pasalnya angka kemiskinan yang semula berada pada angka 17,2 persen mendekati akhir tahun 2019 ini berkurang drastis menjadi hanya 12,5 persen. Meski hal ini sudah merupakan sebuah capaian yang baik, masih ada pekerjaan yang cukup berat bagi pemerintah. Pasalnya hingga tahun 2022 mendatang, ditargetkan paling tidak kemiskinan berada di kisaran angka hanya 7 persen. Target ini sesuai dengan target Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kepala Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya, Bappeda Gunungkidul Hadi Hendro Prayoga, memaparkan, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul, angka kemiskinan di Bumi Handayani diharapkan terus mengalami penurunan seiring dengan berkembangnya daerah dan adanya program pemerintah maupun mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun berdasarkan data yang ada, tahun 2020 mendatang saat dilakukan evaluasi paling tidak berada pada angka 12,56 persen

“Ini capaian yang sangat berat tentunya. Karena permasalahan kemiskinan merupakan masalah yang kompleks,” terang Hendro, Senin (28/10/2019).

Adapun menurut kesepakatan yang telah dijadikan acuan, untuk target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul, tahun 2016-2021 paling tidak angka kemiskisnan berada pada kisaran 17,24 persen. Kemudian pada RPJMD DIY tahun 2018-2022 target kemiskinan yakni 7 persen.

“Kalau berdasarkan RPJMD, kita sudah melampaui target sejak 2018 lalu,” tambah dia.

Sejumlah program pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah terlebih yang menyasar pada masyarskat miskin terus dioptimalkan. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sendiri menurutnya sangat serius dalam memberantas kemiskinan dari bumi handayani. Beberapa waktu lalu, telah dilakukan pertemuan antara Pemkab Gunungkidul dengan tim yang berusaha mendorong turunnya angka kemiskinan di daerah ini.

Adapun beberapa program yang dimaksud tidak hanya dari satu organisasi pemerintah saja melainkan dari beberapa OPD lainnya. Mulai dari bidang bertanian, kesehatan, pembangunan, pemberdayaan hingga penyedia pelayanan misalnya listrik dan yang lainnya.

Diharapkan memang, selain dari pemerintah yang bergerak, masyarakatpun juga memiliki inisiasi untuk bangkit dari keterpurukan kemiskinan di daerahnya. Dalam menekan angka kemiskinan ini, pemerintah juga memiliki sebuah terobosan di mana program ini yakni membangun data terpadu melaluk sistem informasi desa dan pemanfaatan data yang tersedia.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Gunungkidul, Wijang Eka Aswana memaparkan, jika mengacu pada RPJMD, untuk angka kemiskinan di Gunungkidul hingga mendekati akhir 2019 ini memang sudah melampaui batas target. Namun demikian, masih ada pekerjaan rumah yang cukup besar dalam melakukan penanggulangan kemiskinan di daerah ini.

Dari Dinas Sosial sendiri ada sejumlah program mulai dari pemberiam jaminan sosial, pemberdayaan secara mandiri, pemberdayaan dan pembangunan dengan menggandeng pihak lain dan beberapa program lainnya.

“Kita tidak bekerja sendiri, ada dari Opd-opd lain yang turut terlibat dalam penuntasan kemiskinan,” papar Wijang.