Anggaran Bantuan Jatah Makan Untuk Lansia Miskin Dihilangkan, Kalangan DPRD Saling Serang

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Program pemerintah untuk memberikan jatah makan bagi sedikitnya 9.000 kaum lanjut usia yang tersebar di Gunungkidul bisa dibilang layu sebelum berkembang. Anggaran terkait dengan program ini akhirnya dicoret dalam draft RAPBD 2020 yang telah diserahkan ke Gubernur DIY. Semula, pemerintah dan anggota dewan sepakat untuk menganggarkan dana sebesar 13 miliar.

Keputusan pencoretan program pemberian jatah makanan kepada lansia Gunungkidul ini menuai polemik di kalangan DPRD Gunungkidul. Fraksi NasDem menjadi salah satu fraksi besar yang menolak pencoretan ini.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungkidul, Heri Nugroho menjelaskan, ada beberapa pertimbangan yang melatarbelakangi dibatalkannya program pemberian jatah hidup bagi lanjut usia di Gunungkidul. Salah satunya adalah masih adanya sejumlah sektor yang dianggap membutuhkan anggaran lebih. Maka kemudian diputuskan bahwa dana senilai 13 miliar tersebut dialihkan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang dianggap belum memadai dan masuk dalam kategori rusak.

“Dibatalkan dengan sejumlah pertimbangan. Semua telah sepakat untuk program ini ditunda terlebih dahulu,” kata Heri Nugroho, Selasa (26/11/2019).

Lebih lanjut ia mengungkapkan, pandangan fraksi Golkar sendiri pemberian jatah makanan atau jatah hidup bagi lansia tersebut masih perlu persiapan yang matang. Misalnya saja jatah makan yang diberikan yakni berupa bahan mentah layaknya program bantuan pangan non tunai dan tidak berupa makanan jadi. Kemudian mengenai data 9.000 lansia itu perlu dilakukan kajian dan pengecekan di lapangan, apakah kurang dari 9.000 oranga atau bahkan lebih dari jumlah tersebut.

“Data yang dikantongi tentunya harus valid sehingga bantuan yang diberikan juga tepat sasaran. Diperuntukkan bagi lansia miskin yang tidak mendapatkan jaminan PKH maupun BPNT,” imbuhnya.

Di sisi lain, dari pemerintah sendiri juga memiliki kewajiban untuk memenuhi peraturan yang berlaku. Di mana, ada kewajiban 25 persen anggaran yang ada dialokasikan untuk infrastruktur, pendidikan ddan kesehatan. Nantinya anggaran 13 miliar yang ada itu akan dimanfaatkan untuk pembangunan gedung kecamatan, kesehatan bahkan hingga pembangunan jalan yang rusak dan belum pernah tersentuh pembangunan.

“Ada pembangunan gedung kecamatan, jalan kabupaten yang sekiranya dalam kondisi rusak dan belum tersentu bantuan, maupun untuk tambahan melanjutkan proyek yang telah berlangsung,” urai Heri.

Dengan adanya peralihan kesepakatan ini, yakni dari program sosial ke program pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mengurangi kemiskinan di gunungkidul. Pasalnya, seiring berkembangnya daerah dan akses yang mudah nantinya akan memudahkan mobilisasi dan harapannya roda perekonomian masyarakat juga akan semakin membaik.

“Saya pribadi yakin, nantinya akan ada perhatian khusus bagi lansia demi penuntasan kemiskinan. Sebenarnya sekarang ini dari pemerintah juga ada kok perhatian mulai dari bantuan maupun pendampingan untuk pemberdayaan agar produktif,” pungkas dia.

Reaksi keras datang dari Wakil Ketua DPRD Gunungkidul dari Fraksi NasDem, Suharno. Dengan tegas, Suharno menolak keras keputusan pencoretan anggaran ini. Ia bahkan mengungkapkan keherannya atas keputusan yang ia sebut dipaksakan ini.

Ia juga menepis pernyataan dari Heri yang menyebut bahwa sudah ada kesepakatan dari kalangan dewan terkait pencoretan anggaran ini. Dipaparkan Suharno, sebenarnya pencoretan anggaran untuk lansia ini belum selesai dalam pembahasan karena Fraksi NasDem bersikeras program ini harus terus dijalankan. Dalam rapat kerja yang dilakukan, pihaknya berkali-kali menyinggung pentingnya program ini untuk bisa dilaksanakan secepatnya.

“Sejak awal, sebenarnya kami dari NasDem sangat menghendaki program ini tetap dianggarkan. Tapi entah mengapa, tiba-tiba anggaran ini muncul di pengurangan dan akhirnya dicoret dalam RAPBD yang disampaikan ke Gubernur,” keluh dia.

Ia menambahkan, ada beberapa hal yang membuat Fraksi NasDem bersikeras bahwa program ini harus dijalankan. Menurutnya, program ini adalah wujud dari perhatian negara, khususnya pemerintah daerah terhadap para kaum lansia terlantar di Gunungkidul yang jumlahnya cukup banyak. Suharno menyebut, masih banyaknya lansia terlantar ini harus disikapi secara serius karena selain faktor kemanusiaan, para lansia terlantar ini juga memicu permasalahan sosial lainnya.

Dicontohkannya seperti aksi-aksi bunuh diri. Selama ini, banyak aksi bunuh diri dilakukan oleh para lansia yang dalam kondisi ekonomi lemah, hingga sakit. Ia meyakini, dengan dipelihara oleh pemerintah, maka nantinya permasalahan ini bisa berangsur-angsur dikurangi.

“Memang ada jalur bantuan PKH atau BPNT, tapi ada cukup banyak lansia terlantar yang tidak terpapar. Ini harus menjadi tanggung jawab kita bersama sebenarnya,” ketusnya.

Suharno sendiri menyebut bahwa Fraksi NasDem memprotes keras pencoretan secara sepihak ini. Ke depan pihaknya berjanji akan memperjuangkan agar program ini bisa dimasukkan dalam APBD Perubahan 2020.

“Saya tekankan bahwa bantuan ini akan menjadi program prioritas Fraksi NasDem, kita akan terus berjuang sampai bantuan kepada para lansia terlantar ini bisa terujud,” tutup dia.