fbpx
Connect with us

Pemerintahan

Anggaran Menipis, Sejumlah Kalurahan Hentikan Penyaluran BLT DD

Published

on

Wonosari,(pidjar.com)–Sejumlah Kalurahan menghentikan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) periode Oktober-Desember. Hal ini dikarenakan anggaran yang dikelola kalurahan juga digunakan untuk melanjutkan program pembangunan fisik.

Seperti diungkapkan oleh Lurah Katongan, Kapanewon Nglipar, Jumawan. DD di Kalurahan Katongan sejumlah ratusan juta sudah habis sejak beberapa waktu lalu. Sejak awal pandemi covid-19 memang difokuskan untuk pemberian BLT dan penanganan corona. Kemudian seiring meluasnya kebijakan pemanfaatan dan masih adanya program pembangunan infrastruktur yang perlu dilanjutkan maka anggaran juga digunakan untuk proyek pembangunan.

“Anggaran sudah habis diawal untuk infrastruktur. Jadi untuk penyaluran BLT  sudah tidak dilakukan untuk periode Oktober-Desember ini,” ungkap Jumawan, Senin (02/10/2020).

Kendati demikian, pihaknya telah memastikan warga Kalurahan Katongan yang masuk dalam kategori tidak mampu ataupun terdampak covid-19 telah mendapatkan bantuan dari pemerintah baik Kalurahan, Bansos Kementerian, dan lainnya. Pada awal periode lalu, ada sekitar 161 rumah tangga yang mendapatkan bantuan dari BLT.

“Kalau untuk infrastruktur juga sudah selesai,” tambahnya.

Beberapa Kalurahan lain yang anggarannya menipis juga mengambil kebijakan tidak lagi menyalurkan BLT pada bulan Oktober-Desember. Anggaran tersebut menipis karena untuk program pembangunan dan lainnya. Sesuai dengan aturan yang berlaku, jika dana desa yang dikelola sudah menipis memang kalurahan bisa tidak lagi menyalurkan bantuan tersebut.

Sementara itu, Lurah Purwodadi Kapanewon Tepus, Sagiyanto mengatakan, anggaran dana desa yang dikelola oleh kalurahan memang sudah menipis. Akan tetapi masih ada slot untuk penyaluran BLT hanya untuk 13 KK  saja disesuaikan dengan kondisi warganya yang membutuhkan bantuan.

“Sudah mulai menipis, pembangunan juga kemarin jalan sehingga periode Oktober-Desember hanya 13 KPM berdasarkan hasil musyawarah pemerintah dengan tokoh,” terangnya.

Pada periode pertama yaitu April-Jun, kalurahan Purwodadi menyalurkan BLT untuk 246 KPM dengan besaran 600 ribu rupiah per KPM dan kemudian periode kedua bulan Juli-September sebanyak 157 KPM dengan besaran 300 ribu per KPM.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Gunungkidul, Subiyantoro mengungkapkan, pihaknya telah mendapatkan laporan adanya sejumlah kalurahan yang periode ketiga ini tidak menyalurkan BLT. Kendati demikian pihaknya belum bisa mengatakan lebih jauh dikarenakan masih dilakukannya penghitungan dan pengecekan Kalurahan mana saja yang anggarannya sudah menipis dan tidak lagi menyalurkan BLT Dana Desa.

 

Advertisement
Advertisement

Facebook Pages

Advertisement

Pariwisata

Berita Terpopuler