Anggaran Pilkada 2020 Disinyalir Capai 34.9 Miliar

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Persiapan Pemilihan Kepala Daerah 2020 terus dilakukan oleh lembaga dan instansi terkait. Salah satunya yakni berkaitan dengan anggaran yang diberikan oleh pemkab Gunungkidul kepada Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum. Untuk pengajuan anggaran sendiri telah dilakukan oleh masing-masing lembaga dan hasilnya pun telah ditentukan oleh pemerintah dan lembava terkait.

Adapun untuk anggaran yang akan dihibahkan oleh pemerintah kabupaten ke KPU dan Bawaslu sebesar 34,9 miliar dengan rincian KPU sebesar Rp28,7 miliar dan Bawaslu sebanyak Rp6,2 miliar. Selepas adanya pengajuan dari masing-masing lembaga. Untuk KPU sendiri semula mengajukan anggaran sebesar 29 miliar, namun ada pemangkasan dari pemerintah.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Saptoyo mengatakan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sudah melakukan pembahasan mengenai anggaran untuk pilkada dengan KPU maupun Bawaslu. Hasil dari pembahasan ini disepakati anggaran yang harus disediakan mencapai Rp34,9 miliar. Mesti telah ada kesepahaman dan kesepakatan namun tidak langsung dapat dilakukan penandatanganan nota perjanjian hibah daerah (NPHD).

“Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Harus melalui review atau kajian dari inspektorat terlebih dahulu, makanya tidak bisa langsung ada penandatanganan NPHD,” kata Saptoyo, Kamis (26/09/2019).

Saptoyo menjelaskan, dana hibah pilkada baik ke KPU maupun Bawaslu masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam sektor belanja tak langsung. Hal ini berarti sebelum adanya perjanjian, maka prosesnya harus melalui review di inspektorat. Saat ini review sendiri masih berlangsung untuk hasilnya pun belum diketahui.

“Paling tidak akhir bulan ini (30 September) sudah bisa dilakukan NPHD,” imbuh dia.

Tujuan dari review ialah untuk memastikan semua dokumen perencanaan dan penganggaran bisa sesuai dengan aturan. Selain itu, review juga untuk mengedepankan prinsip akuntabilitas, efisien serta memenuhi aspek kewajaran. Sehingga tidak ada penyimpangan yang terjadi.

“Kalau ada revisi dari inspektorat maka paling lambat NPHD dilakukan pada 1 Oktober,”tambah dia

Ketua KPU Gunungkidul Ahmadi Ruslan Hani membenarkan pihaknya sudah melakukan pembahasan dengan pemkab berkaitan dengan anggaran pilkada. Hasil dari pembahasan ini disepakati anggaran di KPU sebesar Rp28,9 miliar.

Menurut dia, jumlah ini lebih sedikit dari pengajuan yang dilakukan sebesar Rp29 miliar. Memang pada proses pembahasan dengan pemkab, KPU diminta melakukan efisiensi. Setelah dilakukan pencermatan ulang berkaitan dengan honor tim adhoc dan penyesuaian kegiatan bedasar Standarisasi Harga Barang dan Jasa [SHBJ] daerah maka diketemukan angka sebesar Rp28,7 miliar.

Meski sudah ada kesepakatan, namun Hani menuturkan, kepastian anggaran masih menunggu proses penandatangan NPHD dari pemkab.

“Ini masih usulan, nanti kepastian pada saat penyerahan NPHD akan diketahui pasti jumlahnya berapa,” katanya. (arista)