Pemerintahan

Antisipasi Macet Libur Akhir Tahun, Pemerintah Wacanakan Pelarangan Kendaraan Berat Beroperasi

Diterbitkan

4 tahun yang lalu

pada

2 Desember, 2019

Oleh

Kelvian Adhi

Wonosari,(pidjar.com)–Dinas Perhubungan (Dishub) Gunungkidul masih menunggu surat edaran dari pemerintah pusat terkait dengan larangan penggunaan angkutan barang dan tambang pada libur akhir tahun ini. Setelah menerima surat nantinya pemerintah akan melakukan sosialisasi bahkan penindakan terhadap dua jenis angkutan jika masih kedapatan beroperasi di jalanan Gunungkidul.

Kepala Seksi (Kasi) Pengendalian dan Operasi, Dishub Kabupaten Gunungkidul, skema pelarangan tersebut dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kemacetan yang terjadi di Gunungkidul. Terutama skema tersebut akan diterapkan di jalur wisata serta sejumlah obyek vital. Mengingat pada akhir tahun, obyek-obyek wisata Gunungkidul sangat ramai oleh wisatawan.

“Untuk angkutan barang terutama tambang, kita masih menunggu surat edaran dari Dirjen, kalau sudah ada akan kita hentikan semua,” ucap Bayu, Senin (02/12/2019).

Namun demikian, pihaknya masih menunggu surat edaran tersebut. Untuk itu, sebelum melakukan penindakan di lapangan, pihaknya serius melakukan sejumlah perbaikan fasilitas jalan.

“Kita lakukan pembenahan fisik seperti perbaikan fasilitas jalan, PJU, hingga pemangkasan ranting-ranting yang menutup rambu jalan,” ungkap dia.

Selain itu, nantinya juga akan melakukan ramcheck kendaraan untuk angkutan penumpang yang ada di terminal maupun pangkalan bus di Gunungkidul. Namun hal itu akan dilakukan saat mendekati libur Natal dan Tahun Baru.

Berita Lainnya Ambisi Gunungkidul Kejar Status Kabupaten Layak Anak

“Besok mendekati Pam Nataru akan kami laksanakam ramcheck mobil-mobil angkutan penumpang,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, kegiatan tersebut merupakan rutinitas setiap tahun menjelang libur akhir tanun ini. Meski menjadi agenda rutin, pihaknya akan terus meningkatkan dan melakukan pemetaan akses sesuai kebutuhan setiap tahunnya.

“Untuk titik konsentrasi pengamanan akan dilaksanakan di pintu gerbang masuk dan obyek wisata. Kami akan mendirikan pos pelayanan mandiri dan penempatan personil di wilayah tersebut,” ujarnya.